Pemerintah Indonesia memproyeksikan kebutuhan dana sebesar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun untuk membangun jaringan perkeretaapian nasional sepanjang 14.000 kilometer hingga tahun 2045. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan target tersebut guna mengoreksi kesenjangan investasi infrastruktur pada Minggu (26/4/2026).
Kesenjangan alokasi modal selama ini dinilai terlalu lebar antara pembangunan jalan raya dibandingkan sektor perkeretaapian. Dilansir dari Detik Finance, minimnya investasi pada moda transportasi berbasis rel mengakibatkan pengembangan jalur belum mencapai hasil yang maksimal di berbagai wilayah.
"Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan, tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah berencana melakukan reaktivasi jalur lama sekaligus membangun jalur baru demi mencapai target panjang lintasan tersebut. Mengingat besarnya kebutuhan dana, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak akan mencukupi kebutuhan proyek jangka panjang ini.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," jelas AHY.
Selain pendanaan pusat dan swasta, sinkronisasi anggaran di tingkat pemerintah daerah menjadi sorotan untuk memperkuat ekosistem transportasi publik. AHY mendorong adanya proporsi belanja daerah yang lebih seimbang mengingat potensi pendapatan dari sektor transportasi yang sebenarnya signifikan.
"Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran," kata AHY.
Prioritas pembangunan kini diarahkan ke luar Pulau Jawa, mencakup Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menekan biaya logistik nasional. Fokus di Sumatera adalah perluasan jalur, sementara di Sulawesi ditekankan pada integrasi jalur kereta dengan kawasan industri unggulan.
Kondisi paling menantang berada di Kalimantan karena pulau tersebut belum memiliki infrastruktur rel sama sekali. Perencanaan pembangunan di wilayah ini akan dimulai dari tahap awal guna mendukung distribusi komoditas daerah.
"Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," ujar AHY.
