Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi senilai US$ 10,2 miliar atau setara Rp 173 triliun melalui sejumlah nota kesepahaman dengan pelaku bisnis Republik Korea pada Rabu (1/4/2026). Kesepakatan strategis ini merupakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Seoul guna memperkuat ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pencapaian tersebut setelah menghadiri forum bisnis bertajuk IndonesiaÔÇôKorea Partnership for Resilient Growth. Dilansir dari Investortrust, Airlangga hadir mendampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai perwakilan resmi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
"Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai US$ 10,2 miliar atau sekitar Rp 173 triliun," ujar Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Kerja sama ekonomi yang disepakati mencakup sektor energi terbarukan, transisi hijau, penangkapan karbon, hingga industri manufaktur baterai dan transportasi ramah lingkungan. Selain itu, investasi tersebut juga menyasar pengembangan infrastruktur digital, kecerdasan buatan (AI), serta proyek properti di kawasan Bumi Serpong Damai melalui kolaborasi antar-asosiasi bisnis.
"Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen," lanjut Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Sejumlah korporasi besar asal Korea Selatan seperti POSCO turut mempertegas ekspansi industri baja mereka di tanah air. Lotte juga menyatakan minat investasi yang membuka ruang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra pengelola investasi strategis Indonesia.
"Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 574 triliun," ungkap Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa hasil dari Korea Selatan ini melengkapi komitmen investasi sebesar Rp 401 triliun yang sebelumnya didapat dari Jepang. Akumulasi nilai investasi dari kedua negara tersebut dianggap sebagai bukti kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik dunia.
"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea," tambah Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Guna memastikan realisasi investasi tersebut berjalan lancar, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan mekanisme debottlenecking untuk mengatasi kendala yang dihadapi investor. Langkah ini bertujuan mempercepat transformasi industri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
"Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat," ujar Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
