Relasi kuasa antara kepentingan politik dan birokrasi di tingkat daerah dilaporkan menghambat efektivitas pelayanan publik serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (17/4/2026). Masalah ini memicu kembalinya budaya birokrasi yang cenderung menjadi alat kekuasaan pemimpin daerah ketimbang pelayan masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan diskontinuitas kepemimpinan di mana setiap pergantian kepala daerah sering kali diikuti dengan pembongkaran struktur birokrasi secara besar-besaran. Dilansir dari Nasional, program-program strategis yang sedang berjalan berisiko dihentikan tanpa evaluasi memadai karena alasan perbedaan visi-misi politik.
Penataan birokrasi yang sarat kepentingan politik ini berdampak langsung pada sistem merit yang tidak berjalan maksimal. Promosi maupun mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah masih sering didasarkan pada faktor loyalitas politik, kedekatan personal, hingga praktik transaksi jabatan.
Fenomena jual beli jabatan tersebut diidentifikasi sebagai dampak sistemik dari tingginya biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih kerap membawa beban untuk membalas jasa politik kepada para pendukungnya melalui penempatan jabatan tertentu di struktur birokrasi.
Dampaknya, ASN yang memiliki kompetensi profesional justru tersingkir oleh figur-figur oportunistik. Situasi tersebut menciptakan demoralisasi kolektif dalam tubuh birokrasi serta memperlemah integritas sistem pemerintahan secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, upaya digitalisasi birokrasi justru menghadirkan beban administratif baru bagi para pegawai. Banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi menyebabkan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap lemah meskipun sudah menggunakan teknologi digital.
Lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD juga menjadi faktor penentu tumpulnya akuntabilitas di daerah. Meski memiliki mandat legislasi dan anggaran, rekomendasi dari pihak legislatif sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas sehingga penyimpangan birokrasi dianggap sebagai hal lumrah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang mengunci keberlanjutan program prioritas agar tidak mudah diubah oleh pemimpin baru. Selain itu, penegakan sistem merit melalui mekanisme talent pool harus diperkuat guna memutus intervensi politik dalam mutasi ASN.
Pemerintah pusat juga didorong untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih tegas terhadap birokrasi di daerah. Tanpa adanya standar kontrol yang kuat dari pusat, reformasi birokrasi dikhawatirkan akan terus berjalan tidak seragam dan menyimpang dari tujuan pelayanan publik.
