Pemerintah Indonesia tengah merampungkan regulasi terkait pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) khusus untuk pembelian kendaraan listrik (EV).
Dilansir dari Otomotif, skema insentif ini dirancang untuk memacu adopsi mobil listrik di tanah air melalui pengurangan beban pajak yang signifikan bagi konsumen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa besaran subsidi pajak tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan akhir oleh kementerian terkait.
"PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid," ujar Purbaya.
Pemerintah berencana menerapkan skema insentif yang berbeda berdasarkan teknologi penyimpanan energi atau jenis baterai yang tertanam pada mobil listrik tersebut.
Kebijakan ini secara spesifik akan membedakan antara kendaraan yang menggunakan baterai berbasis nikel dengan kendaraan yang menggunakan baterai non-nikel.
Menurut Purbaya, kendaraan listrik dengan komponen baterai nikel berpeluang mendapatkan porsi subsidi yang jauh lebih besar dibandingkan jenis lainnya.
"Jadi yang baterainya berbasis nikel sama yang non-nikel, beda skemanya nanti. Itu Menperin (Menteri Perindustrian) yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? karena supaya nikel kita kepakai," kata Purbaya.
Dukungan Terhadap Hilirisasi Nasional
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri baterai nasional dan mempercepat proses hilirisasi komoditas nikel.
Purbaya menekankan pentingnya penggunaan sumber daya dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global.
"Dulu saya baca di The Economist judulnya mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China bukan pakai nikel katanya, kita balik sekarang nikelnya kita pakai sehingga hilirisasi teknologi baterainya berjalan," lanjutnya.
Melalui implementasi PPN DTP ini, pemerintah optimistis pertumbuhan industri otomotif berbasis elektrifikasi akan meningkat pesat dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
"Jadi kita geraknya ke sana, supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal," kata Purbaya.
Di lokasi berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa rincian insentif ini segera disampaikan kepada pimpinan negara.
"Ini tadi sudah kita bahas dan akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Akan diumumkan setelah kami laporkan ke Bapak Presiden," ujar Airlangga.
