Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui penggelontoran anggaran insentif kendaraan listrik pada Juni 2026 sebagai langkah strategis mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia. Keputusan yang diambil pada Selasa (12/5/2026) di Jakarta Pusat ini didasari oleh prediksi perpanjangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah menilai pemberian stimulus ini mendesak guna mengalihkan pola konsumsi energi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Tanpa intervensi kebijakan, impor BBM diproyeksikan akan terus membengkak seiring dengan ketegangan geopolitik yang tidak kunjung mereda.
"Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun. Setelah saya ke AS, saya pelajari cara AS melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran, hitungan saya ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Purbaya menekankan bahwa pergeseran konsumsi ke energi listrik merupakan solusi untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan minyak dari luar negeri secara signifikan.
"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan?" tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
Selain masalah impor, optimalisasi pasokan listrik domestik menjadi pertimbangan utama lainnya. Purbaya mengungkapkan terdapat sekitar 30 persen kapasitas produksi listrik nasional yang saat ini tidak terpakai namun tetap membebani anggaran negara melalui biaya produksi.
"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tetapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya. Yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan semula memprediksi ketegangan di Timur Tengah akan mereda pada September 2026 bertepatan dengan momentum pemilihan umum di Amerika Serikat. Namun, dinamika terbaru menunjukkan potensi konflik yang lebih lama sehingga penghematan anggaran melalui pengurangan subsidi menjadi prioritas dalam waktu dekat.
"Bisa saja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tetapi dalam jangka beberapa bulan ke depan, ini saya akan menghemat itu," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
