Pemerintah Inggris mempertimbangkan langkah drastis berupa larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur menyusul laporan dari Academy of Medical Royal Colleges yang menyetarakan ancaman platform digital dengan rokok. Langkah tersebut dieksplorasi seiring penutupan konsultasi pemerintah bertajuk Growing Up In The Online World pada Selasa (26/5), sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Laporan para dokter tersebut memperingatkan kemunculan gelombang anak-anak yang teradikalisasi akibat paparan konten daring yang adiktif, penuh kebencian, dan meresahkan. Berdasarkan survei terhadap 454 dokter, separuh di antaranya menangani minimal satu anak setiap minggu yang mengalami tekanan mental atau cedera fisik akibat konten digital.
Kondisi ini memicu desakan regulasi ketat, termasuk opsi pembatasan akses bagi anak di bawah 16 tahun seperti yang diterapkan Australia. Mantan Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, dalam pernyataan publik pertamanya sejak mundur dari kabinet, menyoroti taktik perusahaan teknologi besar yang menyerupai industri tembakau.
"Media sosial sangat adiktif dan buruk bagi kesehatan kita. Kita harus mengembalikan masa kecil anak-anak kita. Larangan untuk usia di bawah 16 tahun harus menjadi awal, bukan akhir," tegas Streeting.
Pernyataan tersebut menyoroti perlunya pemerintah mengambil alih kendali masa depan anak-anak dari para taipan teknologi. Di sisi lain, tekanan terhadap pemerintah juga datang langsung dari keluarga para korban dampak negatif platform digital.
Sejumlah keluarga korban dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Sir Keir Starmer untuk mendesak realisasi pembatasan ketat. Salah satu desakan disampaikan oleh Ellen Roome, yang kehilangan putranya, Jools Sweeney, berusia 14 tahun akibat meniru tantangan daring.
"Media sosial adalah produk cacat yang harus dibatasi hingga terbukti aman," kata Roome.
Meskipun pemerintah berencana memperkenalkan pembatasan usia atau fungsionalitas pada musim panas ini, desakan dari House of Lords terus menguat agar legislasi disahkan sebelum akhir tahun. Namun, fokus larangan usia ini mendapat kritik dari koalisi organisasi anak yang dipimpin 5Rights Foundation, NSPCC, dan Girlguiding.
Koalisi tersebut menilai fokus pada batas usia berisiko gagal mengatasi akar masalah dan menuntut perombakan total model bisnis perusahaan teknologi. Direktur Eksekutif 5Rights Foundation, Leanda Barrington-Leach, menilai sistem saat ini menitikberatkan keuntungan di atas kesejahteraan anak.
"Larangan iklan bertarget dan fitur desain manipulatif."
"Perlindungan keamanan standar untuk pengguna di bawah 16 tahun."
"Regulasi ketat terhadap sistem AI yang menyasar anak-anak."
"Pembentukan komisioner keamanan daring independen."
Menanggapi berbagai masukan tersebut, seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 70.000 orang telah berpartisipasi dalam konsultasi ini. Pemerintah berkomitmen menyeimbangkan perlindungan anak melalui Online Safety Act yang mewajibkan platform memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna.
