Pemerintah Indonesia mengusulkan penguatan konektivitas infrastruktur energi di kawasan ASEAN timur guna mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah terpencil pada pertemuan Special BIMP-EAGA LeadersÔÇÖ Summit di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026).
Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terhadap penggunaan genset yang memakan biaya tinggi sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Sinergi lintas negara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penegasan bahwa pembangunan infrastruktur di subregional ini harus memberikan manfaat nyata bagi penduduk di pelosok. Keterbatasan akses energi selama ini dinilai menghambat layanan publik dan aktivitas ekonomi.
"Pertemuan ini merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 untuk mendorong pembangunan di daerah 3T bagi empat negara anggota," ujar Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemerintah juga memprioritaskan proyek interkoneksi energi dan elektrifikasi perdesaan melalui pengembangan energi baru terbarukan. Kolaborasi ini dirancang agar daerah perbatasan memiliki pasokan listrik yang andal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," ucap Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penguatan rantai pasok energi di empat negara anggota menjadi target utama Kementerian ESDM dalam memposisikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya organisasi ini bersikap lebih lincah menghadapi perubahan global.
"Dengan semangat itu, BIMP-EAGA harus terus berkembang. BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Peningkatan kapasitas Trans Borneo Power Grid menjadi salah satu poin krusial dalam agenda penguatan jaringan listrik subkawasan. Presiden menyatakan bahwa distribusi energi yang efisien memerlukan dukungan teknis dan pendanaan yang kuat dari berbagai mitra pembangunan.
"Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan mitra pembangunan kita," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
