Kelompok Hizbullah secara tegas menolak upaya pelucutan senjata dan memilih melanjutkan perjuangan melawan pendudukan Israel di wilayah Lebanon. Penegasan ini muncul setelah pemerintah Lebanon dan Israel merampungkan perundingan babak kedua di Washington pada Kamis (23/4/2026) yang dilansir dari Kompas.
Deputi Kepala Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qamati, menyatakan bahwa organisasi tersebut tetap pada pendirian awal untuk melakukan perlawanan. Menurut Qamati, persenjataan yang dimiliki Hizbullah merupakan kebutuhan mendesak guna membebaskan area kedaulatan Lebanon yang saat ini masih dikuasai oleh militer Israel.
Selain menolak diplomasi tersebut, Qamati melontarkan kritik tajam terhadap langkah pemerintah Lebanon yang bersedia bernegosiasi dengan pihak Israel. Ia menilai hasil dari meja perundingan di Amerika Serikat tersebut tidak akan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Lebanon.
Pandangan senada disampaikan oleh anggota parlemen Lebanon dari fraksi Hizbullah, Hassan Fadallah. Ia berargumen bahwa proses negosiasi dengan Israel justru memicu keretakan domestik dan menempatkan stabilitas negara dalam posisi yang berbahaya.
"Pemerintah harus meninggalkan kebijakan untuk mengalah dan memberi konsesi yang telah menjerumuskan Lebanon ke dalam rawa-rawa," kata Fadallah, anggota parlemen Lebanon dari Hizbullah.
Kritik Fadallah juga menyoroti tindakan militer Israel yang secara berulang menargetkan warga sipil dan jajaran pimpinan Lebanon dengan dukungan dari Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas pemerintah Lebanon tetap pada pendirian bahwa jalur diplomasi adalah solusi untuk mengakhiri krisis berkepanjangan.
Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Ragi, menjelaskan bahwa tujuan utama perundingan tersebut adalah penghentian perang dan pemulihan wilayah yang diduduki. Ragi justru balik mengkritik Hizbullah karena dianggap memprioritaskan agenda yang tidak sejalan dengan penderitaan rakyat di wilayah selatan.
"Mereka berjudi dengan nasib desa-desa dan warga yang melayani tujuan serta agenda yang tidak terkait kepentingan nasional atau nasib masyarakat yang menderita di selatan," kata Ragi, Menteri Luar Negeri Lebanon.
Pertemuan di Washington tersebut diketahui membuahkan kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama tiga pekan ke depan. Meski demikian, laporan di lapangan menunjukkan bahwa Israel tetap melakukan aksi militer yang melanggar kesepakatan tersebut.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan adanya serangan pasukan Israel di sebuah kota di Lebanon selatan pada Sabtu (24/4/2026) yang merenggut empat nyawa. Serangan terbaru ini menambah jumlah total korban jiwa di Lebanon menjadi sedikitnya 2.496 orang sejak awal Maret 2026.
