DULU, pertanyaan yang sering terucap adalah, masih adakah sisi kehidupan manusia yang tak tersentuh teknologi digital?
Sejak bangun tidur, sampai tidur lagi kita, langsung bersentuhan dengan perangkat digital.
Kini, pertanyaan berkembang lebih spesifik, bisakah pada tahun 2026 ini kita hidup tanpa Artificial Intelligence (AI)?
Pertanyaan menjadi relevan, karena AI kini telah menjadi teknologi paling revolusioner dari ekosistem digital, yang bersentuhan langsung dengan manusia tanpa banyak kita sadari.
Lalu apa yang terjadi jika berhenti berinteraksi dengan AI?
Konsekuensi paling nyata yang bisa diprediksi adalah hilangnya efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, dan optimalisasi kinerja manusia.
Kita mulai dari perguruan tinggi. Stop interaksi dengan AI akan membuat mahasiswa dan dosen kehilangan search engine seperti Google. Proses pencarian referensi ilmiah secara daring pun tak mudah lagi.
Berbagai aplikasi administrasi dan keungan kampus, dan chatbot AI Generatif yang biasa membantu riset dan proses pembelajaran pun akan terhenti jika kita konsisten menolak berinteraksi dengan AI.
Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa AI, taksi online akan lumpuh total.
Karena algoritma AI yang biasanya menentukan lokasi penjemputan terdekat, menghitung tarif dinamis, dan mencari rute tercepat akan tak berfungsi.
Pelanggan harus kembali ke metode konvensional. Melakukan pemesanan lewat telepon manual dengan operator dan saluran telekomunikasi terbatas dan penuh nada sibuk.
Harga pun menjadi tidak menentu, dan waktu perjalanan tak terprediksi, karena tanpa rekomendasi rute.
Layanan pesan-antar makanan online juga terhambat, karena AI yang mencocokkan lokasi restoran dengan driver terdekat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan memprediksi waktu pengiriman.
Dalam hal medis, AI juga berperan begitu banyak, termasuk layanan medis. Membuat efisensi waktu dan akurasi diagnosis serta tindakan medis signifikan.
Tanpa AI, CCTV pintar di Gedung perkantoran, bisa berubah menjadi kamera perekam biasa, seperti halnya CCTV non-AI yang sudah ada sejak dulu kita gunakan.
Di sektor perbankan, verifikasi data dan deteksi transaksi curang dan anomali kejahatan siber, harus dikerjakan staf secara manual. Proses menjadi panjang, dan biaya operasional pun meningkat.
Tanpa kita sadari, sebagian besar aktivitas harian manusia, telah terkoneksi dengan AI dan algoritma yang bekerja otomatis di balik layar tanpa banyak kita sadari dan pahami. Kita relatif lebih banyak menikmatinya.
Eksperimen
The New York Times melaporkan hasil eksperimen dengan tajuk "48 Hours Without A.I" yang ditulis AJ Jacobs.
Disimpulkan bahwa upaya menghindari AI dan mesin pembelajaran, telah mempengaruhi hampir setiap bagian hidup.
Hidup tanpa AI, jauh lebih sulit dibandingkan hidup tanpa teknologi digital di masa lalu.
Jika dulu, kita masih bisa memisahkan diri dari internet atau gawai, kini AI telah menyatu dengan ekosistem kehidupan.
Eksperimen itu menyatakan, menghentikan AI membuat Face ID tak berfungsi, karena kamera dan algoritma pengenal wajah adalah produk AI.
Saat akan memeriksa rekening bank melalui mobile banking, aplikasi juga menolak login.
Karena sistem deteksi anomali, dan pengenalan wajah, atau finger print sekali pun justru menggunakan AI.
Demikian juga saat ingin memesan makanan melalui layanan Ojol, rutenya pun menggunakan apalikasi machine learning.
Menyetop interaksi dengan AI menyebabkan tak bisa berselancar di media sosial, tak bisa mengakses email yang difiltrasi algoritma spam, tak bisa menggunakan aplikasi cuaca yang prediksinya juga dilakukan AI.
Menghubungi layanan pelanggan marketplace untuk bertanya langsung ke manusia asli pun, justru terjebak dalam sistem otomatis AI berbasis voice recognition.
Eksperimen Jacobs mengungkap bahwa jurnalistik modern, juga memiliki ketergantungan pada AI.
AI menjadi alat bantu intelektual yang efektif, untuk meningkatkan produktivitas media.
Ketika AI dimatikan, yang terganggu bukan hanya kenyamanan, tetapi ritme kehidupan manusia itu sendiri.
Saat ini AI telah menjadi infrastruktur sosial digital tersembunyi, determinan, dan selalu terhubung dengan begitu banyak manusia.
Konsep Smart City dan Smart Governance saat ini, juga bergantung pada data dan algoritma. AI mengubah rantai produksi industri, mulai dari pakaian, makanan, hingga logistik.
Hampir mustahil menemukan barang dan jasa yang benar-benar bebas dari campur tangan AI, karena algoritma prediksi dan optimasi, telah menjadi bagian standar produksi.
Di dunia Pendidikan, komunikasi antarmanusia tanpa intervensi algoritma dan pengambilan keputusan intuitif di bidang akademis dan konseling yang mengandalkan empati, pengalaman, dan pertimbangan moral, juga menjadi wilayah yang akan kehilangan jiwa jika digantikan oleh AI.
Seni dan Musik
AI memang memberi kenyamanan, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi spontanitas, keragaman perspektif, dan kebebasan intelekt
Namun jujur saja, tetap ada sektor tertentu yang justru masih bisa lebih bermakna tanpa peran AI.
Misalnya, seni lukis manual dengan spontanitas dan ketidaksempurnaan ekspresi manusianya yang justru memberi makna lebih.
Komposer atau musisi manusia tetap memiliki keunggulan saat menulis lagu berdasarkan pengalaman emosional dan bisikan hati nuraninya.
Hasilnya akan jauh lebih indah dibanding buatan chatbot dengan prediksi nada dan lirik berdasarkan data pelatihan AI.
Musisi besar sahabat saya Yovie Widianto, menyatakan kesalahan kecil ketukan piano, aransemen, atau vokal saat rekaman atau konser justru menjadi nilai keiandahan tersendiri sebuah karya asli manusia.
Aransemen musik mengandalkan intuisi musisi manusia yang tidak bisa dihitung oleh algoritma.
Di sinilah kelebihan interpretasi artistik dan kontekstual subjektif berdasarkan cita rasa seni tinggi manusia yang tak terbaca mesin.
AI telah berevolusi dengan kecepatan melampaui hukum dan etika. Jika dibiarkan terus tanpa regulasi, AI akan membawa risiko jangka panjang, termasuk pelanggaran privasi.
Di sektor Ketenagakerjaan, otomasi AI bisa menggantikan sumber daya manusia tanpa mekanisme transisi yang adil.
Terkait dengan ketenagakerjaan, saat ini terdapat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 103 Tahun 2026 terkait pengaturan standar kompetensi nasional di bidang AI khususnya subbidang Knowledge Based System.
Kepmen ini menggantikan Kepmenaker Nomor 123 Tahun 2021 dengan memperluas cakupan kompetensi dari 17 menjadi 27 unit kompetensi, termasuk pengaturan khusus mengenai Generative AI, prompt engineering, fine tuning, Retrieval Augmented Generation (RAG), hingga evaluasi bias dan validasi luaran AI.
Standar baru ini tidak hanya menekankan kemampuan teknis pengembangan sistem AI, juga aspek etika, fairness, explainability, reliability, pelindungan data pribadi, dan akuntabilitas sistem AI.
Kepmenaker 103/2026 menjadi dasar hukum dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja AI, agar selaras dengan kebutuhan industri digital dan transformasi digital.
Kebijakan ini mengatur siklus pengembangan AI mulai dari perencanaan arsitektur, pengelolaan data, machine learning, pembangunan knowledge based system, implementasi model generatif, hingga deployment dan pemeliharaan sistem.
Kepmen menekankan pentingnya standardisasi pengolahan data, pengurangan bias, penerapan Explainable AI (XAI), kewajiban audit dan evaluasi berkala untuk menjamin akuntabilitas sistem AI.
Seluruh lembaga pelatihan, perusahaan teknologi, dan penyelenggara sertifikasi diwajibkan menyesuaikan standar kompetensinya paling lambat enam bulan sejak 6 April 2026.
Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap dunia ketenagakerjaan digital Indonesia. Karena mendorong peningkatan kualitas SDM AI nasional, sekaligus memperkuat tata kelola AI yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.
Kepmenaker 103/2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan AI dari sekadar isu inovasi teknologi, menjadi isu tata kelola sumber daya manusia dan manajemen risiko.
Pengaturan mengenai explainability, fairness, privasi, dan akuntabilitas menunjukan pengaruh prinsip global AI governance seperti yang diatur dalam EU AI Act dan OECD AI Principles ke dalam standar kompetensi nasional.
Tantangan terbesar bukan hanya pada penyusunan standar, tetapi juga implementasinya yang terkait kesiapan ekosistem pendidikan, lembaga sertifikasi, dan industri dalam memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut.
Kepmen ini dapat menjadi awal fondasi penting bagi pembentukan regulasi AI nasional yang lebih komprehensif, dan menjadikan kompetensi AI generatif dan tata kelola etis AI, sebagai bagian dari standar kerja nasional.
Jika diimplementasikan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi meningkatkan daya saing tenaga kerja digital Indonesia, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan AI, diskriminasi algoritmik, dan kebocoran data dalam ekosistem digital nasional.
Penggunaan AI tanpa standar etika, berpotensi menghasilkan keputusan yang bias dan tidak transparan. Ke depan diperlukan regulasi AI berbasis risiko yang bukan sekadar Keputusan Menteri yang daya ikatnya terbatas.
Regulasi harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola AI yang berpusat pada manusia (human-centered), dan membangun keseimbangan antara inovasi teknologi, dengan masa depan umat manusia.
Kita memang membutuhkan UU tentang AI. Karena sebagai negara dengan pengaruh kuat sistem Eropa Kontinental, kepastian hukum justru bersandar pada hukum tertulis yang bersifat mengatur (regeling) dan bukan hanya keputusan (beschikking).
