Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyoroti maraknya fenomena pelaporan warga ke aparat penegak hukum akibat melontarkan kritik terhadap pemerintah pada Sabtu (18/4/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan.
Hasto menilai tindakan pelaporan tersebut tidak sejalan dengan nilai dasar pendirian Republik Indonesia, dilansir dari Nasional. Ia menekankan bahwa negara ini seharusnya mengedepankan dialektika pemikiran dalam proses pembangunannya.
"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Kritik yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan disebutnya bukan merupakan manifestasi dari rasa benci atau permusuhan pribadi. Sebaliknya, Hasto berpendapat bahwa kritik adalah bentuk nyata dari rasa kepedulian terhadap kemajuan negara.
"Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada republik ini," ujarnya Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Prinsip-prinsip pembebasan dan perlawanan terhadap penindasan yang tertuang dalam semangat Konferensi Asia-Afrika turut disinggung dalam pidatonya. Hasto menegaskan nilai-nilai tersebut wajib diimplementasikan guna menjaga kualitas ruang demokrasi di Indonesia.
"Di republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," ucap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Hasto juga menjelaskan bahwa keberadaan perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam tatanan demokrasi. Syarat utamanya adalah perbedaan ide tersebut harus bermuara pada semangat memajukan bangsa dan negara.
"Perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Penegasan mengenai perlunya menjamin kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi juga menjadi poin utama. Selain itu, fungsi lembaga legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan sangat krusial dalam struktur politik nasional.
"The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press, dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia," jelas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Pada bagian akhir, Hasto mengingatkan kembali peran historis Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Ia mendesak agar segala bentuk praktik penindasan di dalam negeri segera dihentikan demi menjaga marwah bangsa.
"Indonesia berdiri di muka di dalam perjuangan pembebasan dan kita harus memberikan suatu pelajaran kepada dunia bahwa tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi di bumi Indonesia tercinta," pungkas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
