Kenaikan harga bahan baku plastik yang signifikan mulai mengancam stabilitas operasional dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia pada Kamis, 16 April 2026. Tekanan ini dipicu oleh gangguan rantai pasok energi global akibat ketegangan geopolitik di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya logistik, asuransi, dan waktu pengiriman barang. Dilansir dari Detik Finance, lonjakan harga minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia menjadi faktor utama yang menekan industri pengguna kemasan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menjelaskan bahwa situasi ini meningkatkan biaya operasional secara drastis pada sektor ritel hingga farmasi.
"Kondisi ini yang mendorong kenaikan harga resin plastik dan memberikan tekanan langsung dan signifikan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel," kata Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.
Data menunjukkan harga nafta meningkat hampir 45 persen, sementara resin PET melonjak hingga 60 persen. Akibatnya, produsen kemasan terpaksa memangkas kapasitas produksi sebesar 20-30 persen yang memicu kenaikan harga produk kemasan hingga 150 persen.
"Pada tahap awal, dunia usaha akan melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen," ujar Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.
Pelaku usaha saat ini berupaya mempertahankan daya beli masyarakat dengan menjaga harga tetap terjangkau meski biaya produksi terus melambung. Namun, Shinta memperingatkan bahwa kemampuan perusahaan memiliki batas jika tekanan ini terus berlanjut tanpa dukungan kebijakan pemerintah.
"Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, maka kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, risiko terhadap penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dan dalam situasi tekanan yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik," terang Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.
Guna mengatasi krisis ini, Apindo menyarankan pemerintah untuk meniru kebijakan negara lain seperti Thailand dalam mengendalikan harga bahan baku. Langkah jangka pendek yang diharapkan mencakup ketersediaan energi dengan harga kompetitif serta pengawasan ketat terhadap rantai pasok untuk mencegah spekulasi.
"Pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastic (pemerintah mengendalikan kenaikan harga bahan plastik agar tidak membebani konsumen), serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi atau spekulasi harga plastik," tutur Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.
Selain pengawasan harga, pemberian insentif fiskal dan dukungan untuk industri daur ulang dianggap penting sebagai solusi jangka panjang. Shinta juga menekankan perlunya penguatan industri petrokimia domestik guna mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
"Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tengah tekanan global yang tinggi," kata Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.
