Harga bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero) terpantau tidak mengalami perubahan pada Jumat, 1 Mei 2026 pagi. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga setelah adanya penyesuaian pada bulan sebelumnya.
Dilansir dari Suara, Pertamina biasanya memperbarui harga pada setiap awal bulan. Kebijakan ini berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022.
Meskipun hari ini tetap, Pertamina sempat menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 18 April 2026 lalu secara mendadak. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu krisis berkepanjangan di Timur Tengah.
Pemerintah bersama Pertamina hingga kini masih mempertahankan harga BBM subsidi demi menjaga beban APBN dan stabilitas ekonomi nasional. Harga Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak bergeser dari angka yang ditetapkan sebelumnya.
| Jenis Bahan Bakar | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite (Subsidi) | Rp10.000 |
| Solar (Subsidi) | Rp6.800 |
| Pertamax (RON 92) | Rp12.300 |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900 |
| Pertamax Turbo | Rp19.400 |
| Dexlite | Rp23.600 |
| Pertamina Dex | Rp23.900 |
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai langkah penyesuaian harga nonsubsidi seperti Pertamax pada periode sebelumnya sudah tepat. Hal ini bertujuan menjaga ruang fiskal negara.
"Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi," ujar Media pekan ini.
Menurut Media, jika harga BBM nonsubsidi tidak mengikuti perkembangan pasar global, maka risiko kerugian bagi Pertamina dan tekanan pada APBN akan semakin meningkat. Beban fiskal negara naik akibat kompensasi energi yang membengkak.
"Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi," kata Media.
Namun, Media memberikan catatan mengenai risiko perpindahan konsumsi. Masyarakat kelas menengah ke atas yang terbiasa menggunakan Pertamax 92 dikhawatirkan beralih ke Pertalite jika selisih harga terlalu jauh.
"Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi," ujar dia.
Guna mengatasi masalah subsidi yang tidak tepat sasaran, Media menyarankan agar penyaluran BBM bersubsidi mulai berbasis data individu, bukan lagi berbasis barang. Selain itu, penguatan transportasi publik menjadi solusi krusial.
"Transportasi publik seperti kereta, bus, serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan," katanya.
Media juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang melalui penguatan produksi migas dalam negeri dan efisiensi kilang. Percepatan transisi ke energi terbarukan dinilai mendesak agar ketahanan energi nasional tidak bergantung pada impor.
