Puluhan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berhenti beroperasi sejak Kamis (23/4/2026) akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kondisi ini memicu penumpukan ratusan truk pengangkut sampah yang tertahan di area pembuangan.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, penghentian operasional 22 unit alat berat tersebut terjadi setelah kenaikan harga BBM jenis Pertamina Dex pada Sabtu (18/4/2026). Situasi ini berdampak langsung pada proses pengolahan sampah di lokasi yang melayani 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa kendala muncul karena adanya penyesuaian biaya operasional dengan pihak ketiga yang mengelola alat berat tersebut.
"Ini akibat kenaikan harga BBM. Karena dalam kontrak kami menggunakan pihak ketiga, sehingga ada penyesuaian harga yang berkaitan dengan margin dan profit," ujar Dedi Kurniawan, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
Kenaikan harga Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter sangat membebani pengelola, mengingat kebutuhan bahan bakar mencapai 150 liter per hari untuk setiap unit alat berat.
"Dengan kebutuhan sebesar itu, tentu kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap operasional," kata Dedi Kurniawan, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan catatan DLH, sebanyak 300 hingga 500 truk dari total 700 ritase pengangkutan harian kini tidak dapat membongkar muatan secara normal. Keterlambatan ini diprediksi akan mengganggu jadwal pengangkutan rutin di permukiman warga.
"Kalau dampak ke masyarakat sampai hari ini belum ada. Tapi pelayanan reguler ke warga kemungkinan akan mengalami ketidaksesuaian jadwal," kata Dedi Kurniawan, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah menyatakan kekhawatiran atas potensi gangguan layanan yang lebih luas jika ratusan truk terus tertahan di dalam area TPA tanpa adanya alat berat yang bekerja.
"Yang kami khawatirkan pelayanan ke masyarakat, karena truk banyak yang tertahan di TPA," kata Dedi Kurniawan, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
Guna mencari jalan keluar, DLH Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi intensif dengan BPKPD dan Bappeda untuk merumuskan kebijakan manajemen keuangan daerah yang tepat.
"Kami sedang mengupayakan berbagai opsi agar operasional TPA bisa berjalan kembali," ujar Dedi Kurniawan, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
