Maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat memicu sorotan tajam dari masyarakat hingga muncul julukan Gotham City dari warganet. Seperti diberitakan oleh Megapolitan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan respons langsung terhadap penyematan nama kota fiktif sarang kriminal tersebut.
Hardiyanto Kenneth menyatakan kesiapannya untuk bertindak seperti tokoh superhero guna memantau sekaligus memastikan situasi kondusif di area tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah agenda Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Jumat, 22 Mei 2026.
"Jadi Gotham City ini kan menurut saya suatu julukan yang sarkas ya. Kita tahu di komik Batman ini julukan Gotham City buat kota yang enggak aman, kota yang amburadul, sarang kriminal, dan lain-lain. Jadi saya akan mencoba memposisikan diri menjadi Batman ya," ujar Kenneth kepada wartawan di lokasi, Jumat.
Langkah pengawasan tersebut dinilai selaras dengan fungsi pokoknya sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Peran pemantauan melekat diprioritaskan terhadap performa jajaran eksekutif serta aparat penegak hukum demi menjamin kesejahteraan dan kenyamanan publik.
"Batman itu kan kita tahu superhero di Gotham City. Jadi saya akan menjadi Batman yang akan selalu mengawasi terkait apa yang terjadi di Jakarta Barat terkait kenyamanan masyarakat, keamanan, kesejahteraan. Sesuai dengan fungsi saya sebagai anggota dewan kan fungsinya mengawasi," ucapnya.
Penanganan masalah kriminalitas tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat. Unsur pimpinan daerah mulai dari Wali Kota, Kapolres, hingga Dandim dianalogikan sebagai tim pahlawan super yang berkolaborasi menjaga stabilitas wilayah.
"Jadi permasalahan Jakarta Barat, kalau di komik itu kan Batman bekerja sama dengan Justice League, nah ini barisan para anggota Justice League nih. Jadi Jakarta Barat kita jamin aman dan kondusif," tutur Kenneth.
Terkait aduan masyarakat yang viral di media sosial, Kenneth menilai fenomena tersebut merupakan bentuk ekspresi nyata dari keresahan publik yang membutuhkan penanganan kilat. Apresiasi diberikan kepada jajaran kepolisian yang bergerak cepat menyikapi kasus-kasus yang viral.
"Karena biar gimana pun kan secara tidak langsung zaman sekarang kan zamannya zaman canggih, semua bebas mengekspresikan kemauannya, permasalahannya di sosial media. Jadi saya rasa sudah cukup tepat dari pihak kepolisian merespons dulu apa yang menjadi prioritas (kasus viral)," tuturnya.
Namun, aparat penegak hukum juga didorong untuk tetap memberikan respons yang sama cepatnya pada laporan konvensional. Laporan yang disampaikan langsung ke kantor polisi maupun lewat panggilan darurat tetap harus menjadi prioritas utama.
"Dan saya yakin juga, kita kan bisa mengukur kemampuan dan nawaitu dari pihak kepolisian bahwa dia pasti akan juga menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang mungkin datang langsung ke kantor-kantor polisi," sambungnya.
Peningkatan Fasilitas Pengawasan Kamera CCTV
Sektor pengamanan visual di jalanan rawan kriminalitas menjadi poin evaluasi penting berikutnya. Pihak kepolisian diminta melakukan pemetaan lokasi rawan pembegalan agar pemasangan kamera pengawas dapat berjalan tepat sasaran.
"Jadi saya minta Polres mapping dulu. Nanti mungkin kita sistem sewa ya, kita cari CSR dari pihak-pihak yang membantu, mungkin dari BUMD, supaya bisa membantu skema penyewaan CCTV ini ke titik-titik penting," ujarnya.
Merespons kebutuhan tersebut, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyatakan bahwa pemerintah kota menerbitkan surat imbauan resmi terkait penambahan fasilitas kamera pengawas. Langkah ini menyasar seluruh komponen instansi dan pelaku usaha secara mandiri.
"Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kita akan mengimbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing secara mandiri seperti gedung, kantor, dan tempat usaha," tutur Iin.Upaya preventif juga diperkuat dari sisi penegakan hukum melalui patroli berkala. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi memastikan tindakan pengamanan di lapangan terus dioptimalkan bersama unsur terkait.
"Kegiatan-kegiatan preemtif, preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan empat pilar. Kami mohon dukungan masyarakat supaya bisa ikut bergabung kolaborasi, Pam Swakarsa kita sama-sama meningkatkan pengamanan di lingkungan tempat tinggal," kata Twedi.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan kontak darurat resmi jika menghadapi situasi berbahaya di jalanan.
"Jangan lupa juga kami di Polri ada pelayanan 110 Presisi. Mudah-mudahan, tadi Bu Wali sudah mencoba sebagai mystery call alhamdulillah petugas operatornya ada yang langsung angkat langsung berinteraksi dengan ibu walikota," tutup Twedi.
