Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, mengingatkan para bakal calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU pada Rabu (20/5/2026). Langkah tersebut dilakukan demi menjaga marwah NU agar terbebas dari intervensi kekuasaan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Dinamika organisasi berlambang bola dunia ini mulai terlihat seiring bermunculannya sejumlah nama besar dan silaturahmi politik menjelang pelaksanaan muktamar.
"Sebagian bergerak terang-terangan, sebagian lain masih bergerak dalam ruang-ruang yang sunyi. Semua tampak biasa saja bagi organisasi sebesar NU. Muktamar memang selalu menghadirkan dinamika," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Kondisi internal organisasi saat ini dinilai mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh besar. Gus Lilur menegaskan sejarah mencatat bahwa NU lahir dari rahim para ulama dan pesantren, bukan dari kekuasaan negara.
"Sebagai warga NU, saya merasa cara berpikir seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan secara historis. Sebab NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU," tandas Gus Lilur.
Ketergantungan terhadap restu penguasa dinilai tidak pantas bagi calon pemimpin NU. Hal itu dikarenakan posisi ulama yang semestinya menjadi sumber moral bangsa dan memiliki adab serta kesadaran sejarah.
"Di situ ada adab. Ada kesadaran sejarah. Ada penghormatan bahwa para ulama bukan subordinasi kekuasaan, melainkan sumber moral bangsa," tutur Gus Lilur.
Hubungan dekat antara NU dengan rakyat dan negara telah terjalin sejak awal berdiri tanpa harus tunduk menjadi alat negara. Para ulama NU terdahulu tidak pernah memanfaatkan jasa perjuangan untuk menguasai republik.
"Mereka tidak menjadikan jasa perjuangan sebagai alat untuk menguasai negara. Banyak yang kembali ke pesantren. Kembali mengajar. Kembali membina umat. Mereka ikut mendirikan republik, tetapi tidak rakus terhadap republik," katanya.
Kekhawatiran muncul lantaran adanya indikasi campur tangan kekuasaan jelang Muktamar ke-35 NU. Upaya tersebut terlihat dari pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, hingga intervensi arah kepemimpinan PBNU.
"NU bukan organisasi masyarakat (ormas) biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. NU merupakan pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini," jelas Gus Lilur.
Kemurnian gerakan organisasi harus dipertahankan dengan tidak larut dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat.
"NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat. NU harus tetap menjadi penjaga moral republik," pungkas Gus Lilur.
