Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan transparansi proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat pada Kamis (7/5/2026). Langkah ini dilakukan menyusul sorotan publik terhadap anggaran pengadaan alas kaki tersebut.
Kepastian pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh pria yang akrab disapa Gus Ipul ini saat melakukan konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2026). Sebagaimana dilansir dari Nasional, laporan ini mencakup seluruh tahapan pengadaan yang telah dijalankan kementeriannya.
"Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa koordinasi dengan lembaga antirasuah merupakan instrumen penting dalam melakukan perbaikan tata kelola internal. Kunjungan ini dianggap sebagai bagian dari upaya preventif sebelum melangkah ke proyek-proyek berikutnya.
"Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026," kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan terkait rincian anggaran maupun distribusi sepatu siswa tersebut. Pihak kementerian juga menekankan pentingnya audit eksternal untuk menjaga integritas penggunaan uang negara.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa, sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," tutur Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terhadap program-program pemerintah. Selain KPK, kementerian berencana menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Jadi, sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan ke Kepolisian dan termasuk ke KPK," kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono memberikan tanggapan terkait besaran anggaran sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Jika dirata-rata, harga sepasang sepatu tersebut menyentuh angka Rp700.000.
"Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
KPK saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap mekanisme pengadaan tersebut secara menyeluruh. Pengawasan dilakukan tidak terbatas pada satu jenis barang, melainkan mencakup keseluruhan proses anggaran di instansi terkait.
"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuh Agus Joko Pramono.
