Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memutuskan untuk tidak menggunakan alokasi dana pribadi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dana sebesar Rp548 juta yang diperuntukkan bagi biaya kesehatan dan tata rias sang gubernur dilaporkan masih utuh di kas daerah.
Langkah efisiensi ini diambil di tengah perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran pemimpin daerah. Dilansir dari Suara, istri dari mendiang Benny Laos tersebut sengaja tidak menyentuh fasilitas yang sebenarnya telah diatur dalam dokumen anggaran resmi.
Secara mendetail, pagu anggaran tersebut mencakup Rp48 juta untuk kebutuhan tata rias dan Rp500 juta untuk biaya medical check-up serta perawatan kesehatan pribadi. Meskipun secara regulasi diperbolehkan, Sherly memilih untuk tidak memanfaatkan dana tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, memberikan penjelasannya terkait status dana tersebut. Menurutnya, alokasi itu disiapkan hanya untuk kebutuhan yang bersifat cadangan atau pendukung protokol kenegaraan.
"Anggaran kesehatan dan tata rias Gubernur bersifat antisipatif dan hingga saat ini belum terpakai sepeser pun," ujar Ahmad Purbaya menanggapi isu yang berkembang.
Rekam Jejak Efisiensi Anggaran
Kebijakan hemat ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut. Sebelumnya, Sherly sempat menarik perhatian publik karena memangkas usulan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp1,7 miliar.
Anggaran yang awalnya diusulkan untuk identifikasi jalan rusak tersebut dipangkas karena Sherly menilai pengumpulan data bisa dilakukan secara gratis. Ia lebih memilih mengoptimalkan penggunaan kanal digital "Lapor Gub" untuk menerima laporan langsung mengenai kerusakan infrastruktur dari warga.
Keputusan untuk mengabaikan fasilitas pribadi ini memberikan sinyal mengenai prioritas kepemimpinan di Maluku Utara. Sherly tampak ingin memastikan bahwa setiap satuan mata uang dalam APBD diarahkan pada kepentingan masyarakat yang lebih mendesak dibandingkan kenyamanan personal pejabat.
Hingga saat ini, publik masih mengamati apakah konsistensi dalam melakukan penghematan anggaran ini akan terus dipertahankan hingga akhir tahun penggunaan anggaran daerah.
