Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, tengah menjadi pusat perhatian masyarakat terkait kebijakan anggaran untuk fasilitas kedinasan. Setelah persoalan pengadaan mobil operasional, kini giliran proyek renovasi rumah dinas yang memicu polemik luas di ruang publik.
Proyek renovasi kediaman resmi pemimpin Bumi Etam tersebut dilaporkan menelan anggaran mencapai Rp 25 miliar. Angka fantastis ini menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat, terutama di saat pemerintah sedang gencar mengampanyekan program efisiensi anggaran, sebagaimana dikutip dari Kompas.
Menanggapi sorotan tersebut, Rudy Mas'ud memberikan klarifikasi bahwa dana Rp 25 miliar tidak hanya diperuntukkan bagi rumah jabatan gubernur semata. Anggaran tersebut mencakup perbaikan rumah dinas wakil gubernur serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya, termasuk area pendopo.
Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus meminta alokasi dana tersebut dari APBD Kaltim. Menurut penjelasannya, teknis penganggaran merupakan ranah kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Gelombang protes dan aksi demonstrasi dari warga yang mempersoalkan gaya hidup serta kebijakan anggaran tersebut akhirnya direspons oleh Rudy. Melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
"Beberapa hari ini saya banyak merenung. Ada hal yang perlu saya perbaiki. Untuk itu dari lubuk hari yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudy, Senin (27/4/2026).
Ia mengakui bahwa kemarahan publik dipicu oleh besarnya alokasi dana untuk renovasi serta pembelian mobil dinas baru. Beberapa item di dalam rincian renovasi dinilai masyarakat tidak mendesak dan cenderung berlebihan.
"Di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat," ungkap Rudy.
Langkah Audit dan Tanggung Jawab Pribadi
Meskipun rencana pengadaan tersebut diklaim sudah disusun sebelum masa jabatannya dimulai, Rudy menyatakan akan mengambil tanggung jawab nyata. Ia berencana menanggung sebagian biaya renovasi secara pribadi, khususnya untuk fasilitas yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
"Termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana," ungkap Rudy.
Langkah evaluasi dan audit terbuka ini diharapkan dapat memberikan transparansi kepada warga Kaltim mengenai penggunaan dana daerah. Rudy berkomitmen untuk melakukan penyesuaian agar belanja fasilitas pimpinan ke depannya lebih mengedepankan prinsip kesederhanaan.
