Pemerintah Guatemala secara resmi menepis kabar mengenai persetujuan operasi serangan udara bersama dengan Amerika Serikat. Upaya militer tersebut awalnya dilaporkan menyasar para pengedar narkoba di wilayah Guatemala.
Seperti diberitakan oleh Media Indonesia, otoritas setempat menegaskan bahwa kerja sama yang diminta kepada Washington bukan berupa kehadiran militer fisik. Hubungan bilateral kedua negara dalam memerangi kartel lintas negara tetap berjalan tanpa keterlibatan pasukan asing.
Klarifikasi ini diterbitkan guna merespons laporan The New York Times yang mengutip sumber anonim. Laporan tersebut mengeklaim Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, telah menyetujui rencana serangan udara dalam komunikasi telepon dengan Menteri Pentahanan AS, Pete Hegseth.
Pihak kepresidenan menyatakan bahwa setiap bentuk kehadiran militer asing di tanah Guatemala diwajibkan mendapatkan otorisasi dari Kongres. Melalui pernyataan resmi, pemerintah menegaskan tidak ada perjanjian yang memperbolehkan operasi militer negara lain di dalam wilayah kedaulatan mereka.
Bentuk kemitraan yang diajukan kepada Washington murni berfokus pada sokongan teknis serta bantuan strategis. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi mengenai keterlibatan langsung tentara Amerika Serikat di lapangan.
"Kemitraan ini akan melibatkan akses terhadap peralatan, pelatihan, dan tenaga ahli untuk mendukung perencanaan operasi baik di tingkat strategis maupun taktis," ujar Arevalo.
Di sisi lain, terdapat dokumen tertulis berupa surat yang dikirimkan oleh Menteri Pertahanan Guatemala, Henry Saenz, kepada Pete Hegseth. Dalam surat tersebut, Guatemala menyatakan keinginan memimpin operasi gabungan dengan sokongan AS guna memerangi organisasi teroris.
Jalur Distribusi Narkoba Lintas Negara
Permintaan dukungan ini selaras dengan aliansi antikartel bentukan Presiden AS Donald Trump bersama sejumlah pemimpin Amerika Latin. Posisi geografis Guatemala menjadikannya wilayah krusial dalam rantai penyelundupan narkotika global.
Data dari pejabat Amerika Serikat menunjukkan sekitar 90 persen komoditas kokain yang masuk ke pasar AS bergerak melintasi wilayah Amerika Tengah dan Meksiko. Distribusi ilegal ini memanfaatkan jalur darat, udara, hingga kapal selam yang memicu lonjakan kriminalitas regional.
Mengenai detail operasional taktis ke depan, pihak Amerika Serikat memilih untuk membatasi informasi. Langkah tersebut diambil demi menjaga keamanan rencana kerja sama pertahanan kedua negara.
"Kami tidak akan berspekulasi mengenai operasi mendatang," tegas juru bicara Pentagon, Joel Valdez.
