Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming membahas penguatan kerja sama bilateral di sektor keamanan dan ekonomi saat menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penanganan jaringan kejahatan penipuan internasional atau scam yang melibatkan warga negara dari kedua negara. Dilansir dari Nasional, isu ini menjadi prioritas karena adanya peningkatan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus serupa di wilayah Laos.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa koordinasi keamanan mencakup pertukaran informasi intelijen untuk memutus rantai kejahatan tersebut.
"Kerja sama keamanan, terutama dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional dan yang secara spesifik berhubungan dengan isu scam ya," kata Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri.
Anis menambahkan bahwa langkah ini krusial mengingat Laos merupakan salah satu titik rawan bagi pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam sindikat penipuan daring.
"Selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini sehingga pengembangan kerja sama ini dalam kerja sama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan gitu," ucap Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri.
Selain bidang keamanan, kedua negara sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis di sektor industri pertanian. Pemerintah Indonesia berencana mengamankan pasokan bahan baku pupuk jenis potas melalui skema investasi langsung di Laos.
Langkah ini diambil guna mendukung ketahanan pangan nasional mengingat Indonesia secara rutin mengimpor potas dari negara tersebut.
"Sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti, kerja sama dalam bidang industri ini," ujar Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri.
Rencana ekspansi ekonomi ini juga dipertegas oleh otoritas pengatur badan usaha milik negara yang menyebutkan adanya potensi pembangunan infrastruktur industri fisik di Laos.
Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan bahwa proyek ini masih dalam proses evaluasi awal untuk melihat efisiensi biaya produksi.
"Ya salah satunya itu ya, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada, yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku," kata Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
