Pemerintah Filipina pada Jumat (15/5) berkomitmen untuk menghalangi Senator Ronald 'Bato' Dela Rosa meninggalkan negara tersebut guna menghindari surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dela Rosa merupakan pelaksana utama kampanye antinarkoba pada masa kepemimpinan mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Sebagaimana dilansir dari Media Indonesia, status Dela Rosa saat ini adalah buron setelah sebelumnya sempat mencari perlindungan di gedung Senat pada Senin lalu. Namun, ia dilaporkan telah meninggalkan lokasi tersebut tanpa pemberitahuan menuju lokasi yang tidak diketahui sejak Kamis kemarin.
Sekretaris Kehakiman Filipina, Fredderick Vida, mengonfirmasi bahwa pihak berwenang di Manila telah menerima dokumen resmi penangkapan dari ICC. Saat ini, pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Filipina terkait gugatan legalitas surat tersebut yang diajukan oleh sang senator.
"Departemen Kehakiman akan menganggap setiap upaya Senator Bato Dela Rosa untuk meninggalkan negara ini sebagai penghinaan terhadap keadilan," tegas Vida, Sekretaris Kehakiman Filipina.
Pemerintah telah memberikan instruksi ketat kepada seluruh aparat penegak hukum serta petugas di pintu perbatasan negara. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum internasional berjalan sesuai prosedur yang berlaku di Filipina.
"Jika Senator Bato Dela Rosa mencoba meninggalkan negara, penangkapan yang sesuai harus segera dilakukan," ujar Fredderick Vida, Sekretaris Kehakiman Filipina.
Senator berusia 64 tahun tersebut dituduh terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan sistematis selama periode awal kampanye antinarkoba. Nama Dela Rosa muncul bersama Rodrigo Duterte dan sejumlah pihak lain dalam dokumen yang telah dibuka segelnya oleh ICC.
Dela Rosa diketahui menjabat sebagai Kepala Polisi Nasional Filipina pada periode 2016 hingga 2018 sebelum akhirnya terpilih sebagai senator. Lembaga pemantau hak asasi manusia mencatat ribuan nyawa melayang dalam operasi tersebut, yang sebagian besar menyasar pengguna narkoba kelas menengah ke bawah.
Dalam upaya hukumnya, Dela Rosa meminta agar Mahkamah Agung menghentikan langkah pemerintah dalam menjalankan mandat ICC. Ia menyampaikan keinginan untuk menghadapi persidangan di dalam negeri dibandingkan harus dibawa ke pengadilan internasional.
Kasus ini merupakan kelanjutan dari penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte yang terjadi pada Maret tahun lalu. Saat ini, Duterte sedang berada di Den Haag, Belanda, untuk menunggu persidangan atas dakwaan serupa terkait perang narkoba yang ia canangkan selama masa jabatannya.
