Pemerintah tengah mengkaji ulang posisi gerbong khusus wanita pada rangkaian Kereta Rel Listrik guna meningkatkan aspek keselamatan penumpang. Langkah evaluasi ini diambil sebagai respons atas peristiwa kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026).
Pemindahan posisi gerbong perempuan dari ujung rangkaian menuju bagian tengah kereta menjadi poin utama usulan tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menilai penempatan di tengah mampu meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa dari kalangan perempuan saat terjadi benturan.
Berdasarkan laporan yang dilansir dari Detik Travel, insiden di Bekasi melibatkan tabrakan antara kereta api jarak jauh dengan bagian belakang rangkaian KRL. Hal ini memicu kekhawatiran karena posisi yang paling rentan justru ditempati oleh kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan perhatian serius terhadap kerentanan gerbong wanita yang berada di ujung rangkaian.
"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi," ujar AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Mantan perwira TNI tersebut menegaskan bahwa perlindungan nyawa harus bersifat universal tanpa memandang jenis kelamin. Penegasan ini disampaikan usai dirinya mengunjungi para korban yang menjalani perawatan medis.
"Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun," sambung AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Prioritas pemerintah saat ini diarahkan pada perbaikan sistem transportasi secara menyeluruh demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. AHY menyatakan bahwa standar keamanan publik harus diimplementasikan secara konkret di lapangan.
"Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik," ujar AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
