Buruh Nilai Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bermanfaat

Buruh Nilai Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bermanfaat
Foto: Ilustrasi Buruh Nilai Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bermanfaat.

Presiden Prabowo Subianto menerima respons negatif dari massa buruh saat menanyakan kemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam peringatan May Day 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Mayoritas buruh yang hadir secara lantang menjawab tidak bermanfaat terhadap program unggulan pemerintah tersebut.

Dilansir dari Nasional, momen tersebut bermula ketika kepala negara melemparkan pertanyaan langsung kepada ribuan peserta aksi mengenai dampak nyata dari program pemenuhan gizi tersebut. Respons penolakan yang dominan bahkan sempat memicu reaksi spontan dari salah satu petinggi buruh yang mendampingi Presiden di atas panggung.

ÔÇ£Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?ÔÇØ tanya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Padahal, pemerintah telah menyiapkan enam janji strategis untuk kelompok buruh pada tahun 2026, termasuk pembatasan potongan aplikasi ojek online maksimal 8 persen dan pembentukan Satgas PHK. Selain itu, dijanjikan pula pembangunan 1.386 kampung nelayan serta penyelesaian Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun yang sama.

Fasilitas lain yang ditawarkan meliputi rumah subsidi di kawasan industri, kredit rakyat dengan bunga 5 persen, dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun, jawaban negatif massa buruh dipandang sebagai indikator awal perlunya evaluasi kualitatif terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola program MBG.

Kritik dari berbagai elemen masyarakat dianggap sebagai upaya menjaga akuntabilitas penggunaan dana pajak agar tidak memicu ketidakpercayaan wajib pajak. Evaluasi ini juga dipandang penting untuk mencegah kebijakan tersebut menjadi beban politik atau hukum bagi kepemimpinan nasional di masa depan.

Dari perspektif etika kebijakan publik, legitimasi program negara harus diuji melalui prinsip keadilan dan distribusi manfaat yang menyasar kelompok rentan. Munculnya indikasi ketidaksesuaian preferensi lokal atau pemborosan anggaran menandakan adanya celah dalam desain kebijakan berbasis kebutuhan yang memerlukan koreksi segera.

Artikel terkait

Rekomendasi