Eksportir nasional mulai meninjau ulang komponen biaya produksi dan logistik sebagai respons atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat (15/5/2026). Langkah penyesuaian ini dilakukan guna menjaga daya saing serta kesepakatan dagang dengan mitra mancanegara, sebagaimana dilansir dari Money.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menjelaskan bahwa fluktuasi mata uang menjadi dasar pertimbangan dalam kalkulasi operasional. Menurutnya, penghitungan ulang terhadap biaya logistik dan produksi sangat bergantung pada pergerakan kurs dolar AS.
"Eksportir selalu melakukan adjustment kurs nilai rupiah terhadap USD untuk selalu menghitung biaya produksi serta biaya logistik," ujar Benny.
Saat ini, para pelaku usaha ekspor tengah menjalin komunikasi intensif dengan importir di negara tujuan. Proses negosiasi tersebut mencakup penetapan harga baru serta volume pengiriman barang agar kedua belah pihak tetap mendapatkan margin keuntungan yang proporsional.
"Negosiasi terhadap harga dan volume juga dari waktu tertentu dicarikan kesepakatan dengan importer di negara tujuan," katanya.
Pelemahan nilai tukar ini sebenarnya menjadi pedang bermata dua yang memberikan peluang bagi sektor industri tertentu. Produk dari sektor petrokimia, plastik, hingga kelapa sawit (CPO) asal Indonesia kini menjadi lebih kompetitif dan menarik di pasar global.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak pemerintah agar segera memitigasi dampak pelemahan mata uang ini. Ia memperingatkan bahwa kenaikan biaya produksi yang tidak terkendali dapat memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," jelas Misbakhun.
Legislator tersebut juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah proaktif dalam menstabilkan nilai tukar. Selain mengawal angka kurs, BI diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor agar aliran modal asing tidak keluar dari pasar domestik.
"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," jelasnya.
Misbakhun turut menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penguatan rupiah dan ketahanan nasional. Pengelolaan DHE yang efektif dinilai mampu mempercepat pemulihan nilai tukar dari tekanan gejolak ekonomi global.
Ia juga menyarankan pemberian relaksasi bagi industri dalam negeri yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor. Langkah ini bertujuan untuk mencegah beban biaya produksi dialihkan langsung kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih mahal.
"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujarnya.
