Badan Pusat Statistik mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 yang ditopang oleh lonjakan belanja negara. Capaian ini merupakan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022 di tengah tekanan volatilitas pasar global, Kamis (14/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan investasi meningkat 5,96 persen. Sementara itu, belanja pemerintah mengalami kenaikan signifikan sebesar 21,81 persen, sedangkan sektor ekspor tumbuh 0,9 persen dan impor naik 7,18 persen.
Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, memaparkan bahwa fondasi ekonomi nasional pada awal tahun ini berada di posisi positif. Kondisi tersebut didorong oleh kombinasi stimulus fiskal, konsumsi domestik, serta momentum hari besar keagamaan.
"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah," ujar Radhika Rao, Senior Economist DBS Bank.
Penyesuaian target tersebut dinilai krusial untuk menghadapi dinamika pada semester kedua 2026 yang diperkirakan lebih menantang. Radhika menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan disiplin fiskal guna menjaga kepercayaan para investor asing.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa pemerintah secara sengaja menggunakan instrumen belanja untuk memacu aktivitas ekonomi. Langkah ini diambil mengingat sektor industri dan kelas menengah masih merasakan dampak tekanan pascapandemi.
"Kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, kalau kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini, berusaha untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan," ungkap Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Peningkatan belanja negara tersebut diklaim memberikan efek berganda yang mampu mendorong pertumbuhan pada komponen investasi dan konsumsi. Fithra mencontohkan perbandingan dengan kuartal I-2025 di mana investasi hanya tumbuh 2,12 persen saat belanja pemerintah terkontraksi.
"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan, tapi ke depannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," ungkap Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Pemerintah kini berfokus memperkuat proses industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang mengingat kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sebesar 6,72 persen.
