Ekonom sekaligus dosen dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan pandangan mendalam terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah yang kian mencemaskan. Menurut beliau, fenomena ini merupakan sebuah gejala ekonomi yang harus segera dikendalikan melalui padu padan kebijakan moneter jangka pendek serta perbaikan pada faktor fundamental ekonomi nasional.
Wijayanto menilai bahwa langkah-langkah yang saat ini ditempuh oleh Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah berada pada jalur yang benar. Upaya tersebut mencakup operasi pasar melalui jual beli rupiah hingga penyerapan likuiditas memakai instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI).
Meskipun BI telah menaikkan suku bunga acuan, Wijayanto berpendapat bahwa efektivitas dari kebijakan tersebut masih terhambat oleh kondisi likuiditas di sisi fiskal. Salah satu pemicunya adalah kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai angka Rp200 triliun pada jajaran bank-bank Himbara.
Selain itu, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin hingga menyentuh angka 5,25 persen dianggap sudah terlambat untuk merespons kondisi pasar. Dampak dari kenaikan suku bunga ini terhadap penguatan nilai tukar rupiah pun dinilai sangat terbatas karena adanya sentimen negatif yang membayangi.
Wijayanto Samirin mengungkapkan beberapa alasan mengapa kenaikan BI Rate belum memberikan dampak signifikan bagi rupiah:
- Pertama, kebijakan ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman pembentukan Badan Ekspor yang justru direspons secara negatif oleh pasar.
- Kedua, para pelaku pasar selama ini sudah terbiasa bermain di instrumen SRBI dengan imbal hasil mencapai 6,8 persen.
- Hal tersebut membuat kenaikan BI Rate dipandang kurang bertenaga atau kurang menarik bagi para investor di pasar keuangan.
Beliau juga menyoroti rencana penerapan Bond Stabilization Fund (BSF) sebesar Rp2 triliun setiap harinya guna menjaga stabilitas harga Surat Berharga Negara (SBN). Strategi ini dianggap tidak akan berjalan efektif, terutama karena besaran nilai intervensinya telah diumumkan secara terbuka kepada publik.
Strategi Mengatasi Penyebab Melemahnya Rupiah
Dalam analisisnya, Wijayanto membedah bahwa ada tiga faktor utama yang memicu pelemahan rupiah saat ini. Faktor-faktor tersebut meliputi isu keberlanjutan fiskal, struktur neraca pembayaran atau balance of payment yang memburuk, hingga masalah kepercayaan pasar serta komunikasi pemerintah.
Pada aspek kebijakan fiskal, beliau menyarankan agar pemerintah berani melakukan penyesuaian belanja negara secara masif. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan menunda berbagai program besar yang sekiranya belum mendesak untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Namun, di sisi lain, Wijayanto menegaskan bahwa subsidi energi harus tetap dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat luas. Hal ini dianggap krusial untuk mencegah terjadinya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang terlalu berat bagi rakyat kecil.
Berikut adalah ringkasan usulan kebijakan fiskal guna mengobati nilai tukar rupiah:
| Kategori Kebijakan | Langkah yang Diusulkan |
|---|---|
| Penyesuaian Belanja | Menunda program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan pengadaan alutsista. |
| Subsidi Energi | Tetap memberikan subsidi secara optimal guna menjaga daya beli dan stabilitas sosial. |
| Pemerintah Daerah | Menyiapkan antisipasi terhadap potensi defisit fiskal yang membayangi 80 persen Pemda. |
| Pengelolaan Utang | Memperkuat manajemen agar tidak terlalu bergantung pada penerbitan utang luar negeri (global bond). |
Langkah-langkah di atas diharapkan mampu memberikan ruang napas bagi anggaran negara sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Pengelolaan utang yang lebih mandiri akan membantu mengurangi risiko tekanan eksternal terhadap mata uang garuda.
Memperbaiki Neraca Pembayaran dan Iklim Investasi
Untuk memperbaiki struktur neraca pembayaran, Wijayanto mendorong pemerintah agar segera mengevaluasi berbagai regulasi yang berdampak pada minat investasi. Perbaikan iklim usaha menjadi kunci utama agar aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) bisa kembali meningkat.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pasar modal untuk menarik lebih banyak arus modal masuk pada investasi portofolio. Selain itu, kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) perlu ditinjau kembali agar lebih rasional dan tidak memberatkan para pelaku usaha.
Wijayanto menjelaskan bahwa kewajiban memarkirkan 100 persen dana DHE di bank Himbara selama satu tahun penuh sangat membebani para eksportir. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kepercayaan pasar dan memicu terjadinya pelarian modal atau capital outflow dari Indonesia.
Menurut beliau, pasar saat ini mulai meragukan konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip rezim devisa bebas. Selain kebijakan teknis, strategi komunikasi pejabat publik juga perlu diperbaiki agar lebih adaptif dan tidak memicu salah persepsi di mata investor.
Gagasan Reformasi Sistem Subsidi Nasional
Salah satu poin penting yang disoroti oleh Wijayanto adalah skema subsidi dan perlindungan sosial yang saat ini mencapai nilai Rp900 triliun per tahun. Ia melihat sistem yang ada sekarang masih terlalu tersebar di berbagai program sehingga menyebabkan biaya operasional menjadi sangat tinggi.
Pola subsidi yang masih berbasis barang dinilai memiliki celah besar terjadinya tumpang tindih dalam tata kelola distribusinya. Sebagai solusi, ia menawarkan ide transformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran dengan langsung menyasar individu penerima manfaat.
Beberapa poin utama dalam usulan reformasi sistem subsidi tersebut meliputi:
- Pemberian subsidi diarahkan melalui transfer dana langsung atau sistem poin ke rekening bank milik penerima.
- Pemanfaatan dompet digital yang khusus digunakan untuk menebus barang-barang yang telah disubsidi pemerintah.
- Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara rutin dan berkala agar informasi tetap akurat.
- Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pengawasan dan monitoring guna menjaga transparansi.
Penggunaan teknologi digital dan AI dalam pengawasan bantuan sosial diharapkan dapat menciptakan sistem tata kelola yang jauh lebih baik dan efisien. Dengan demikian, anggaran negara yang sangat besar untuk subsidi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui kombinasi langkah-langkah di atas, stabilitas rupiah diharapkan tidak hanya bersifat sementara, namun juga didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat. Koordinasi yang sinkron antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi syarat mutlak bagi pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
