Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menginisiasi pertemuan lintas sektor guna mengatasi maraknya aksi kriminalitas jalanan dan pembegalan di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (22/5/2026). Langkah tersebut diambil menyusul keresahan masyarakat di media sosial yang memberikan julukan "Gotham City" untuk wilayah tersebut akibat tingginya angka kejahatan.
Pertemuan bertajuk Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) ini digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, serta unsur Musyawarah Pimpinan Kota lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan.
"Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," ujar Kent dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Sistem keamanan terpadu dinilai perlu segera diperkuat melalui kolaborasi menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga elemen masyarakat. Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, munculnya keresahan di tengah publik harus disikapi sebagai peringatan penting bagi seluruh pemangku kebijakan.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ÔÇÿGotham CityÔÇÖ, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan situasi wilayah tetap kondusif.
"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ÔÇÿBatmanÔÇÖ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," tuturnya.
Peningkatan intensitas pengawasan difokuskan pada area-area rawan seperti jalan umum yang memiliki pencahayaan minim. Anggota DPRD DKI Jakarta tersebut juga mendesak dilakukannya pemetaan geografis yang terperinci agar kepolisian dapat menempatkan personel secara efektif.
"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Pemanfaatan teknologi pengawasan berupa kamera pemantau (CCTV) di lokasi-lokasi strategis turut didorong sebagai solusi preventif. Pengadaan fasilitas tersebut disarankan memanfaatkan skema kerja sama sewa serta optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
ÔÇ£Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,ÔÇØ Ujarnya.
Upaya mitigasi yang dirancang bersama jajaran Forkopimko ini diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan melalui evaluasi yang berkala, perbaikan fasilitas penerangan jalan umum, serta peningkatan intensitas patroli di lapangan.
ÔÇ£Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,ÔÇØ tutupnya.
