Keresahan masyarakat terkait maraknya aksi kriminalitas jalanan seperti begal di wilayah Jakarta Barat yang dijuluki "Gotham City" di media sosial memicu respons dari legislatif. Dilansir dari Media Indonesia pada Sabtu (23/5/2026), Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Langkah tersebut diambil guna mencari solusi terpadu atas fenomena kejahatan yang meresahkan warga. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat hadir dan berkolaborasi dalam kegiatan tersebut untuk memperkuat sistem keamanan wilayah.
"Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," ujar Kent melalui keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Sistem keamanan terpadu dinilai perlu diperkuat dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga elemen masyarakat. Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, keamanan wilayah tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ÔÇÿGotham CityÔÇÖ, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Pria yang akrab disapa Bang Kent tersebut kemudian menyatakan komitmennya dalam mengawasi situasi keamanan di wilayah Jakarta Barat secara serius menggunakan fungsi pengawasan legislatif.
"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ÔÇÿBatmanÔÇÖ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," tuturnya.
Pemetaan detail terhadap titik-titik rawan kejahatan, terutama di ruas jalan umum yang minim penerangan, diminta untuk segera dilakukan demi memaksimalkan patroli rutin aparat kepolisian.
"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Selain patroli, optimalisasi teknologi pengawasan berupa kamera CCTV di lokasi strategis diusulkan melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
ÔÇ£Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,ÔÇØ ujarnya.
Evaluasi berkala terhadap langkah mitigasi ini diharapkan terus berjalan agar memberikan dampak konkret jangka panjang bagi stabilitas keamanan lingkungan.
ÔÇ£Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,ÔÇØ tutupnya.
