Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengantisipasi adanya potensi pemotongan anggaran dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang yang dapat memengaruhi kondisi APBD DKI Jakarta, seperti dilansir dari Media Indonesia di Balai Kota pada Selasa (19/5).
Kondisi keuangan daerah tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang sedang terjadi saat ini. Kebijakan pengurangan DBH tersebut diproyeksikan masih akan terus berlangsung ke depan.
"Pada prinsipnya Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," kata Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi bersama legislatif tetap menunjukkan sikap optimis dalam menyikapi tantangan anggaran ini. Penurunan pendapatan daerah tersebut dipastikan tidak akan mengganggu stabilitas pemberian pelayanan publik bagi warga Jakarta.
"Walaupun begitu demikian kita optimis ya karena kita akan tetap mengutamakan layanan ke masyarakat," ujar Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Sejumlah program kerja strategis telah ditetapkan untuk tetap menjadi prioritas utama pada tahun anggaran mendatang. Sektor pendidikan melalui skema bantuan sosial seperti KJP Plus serta KJMU dipastikan tetap berjalan.
"Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga nggak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat dan insyaallah ini kita kawal betul agar walaupun anggaran terbatas, masyarakat tetap terlayani dengan baik," ucap Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah daerah juga berencana memanfaatkan skema pembiayaan kreatif guna mengatasi keterbatasan anggaran yang ada. Fokus pembangunan daerah tetap diarahkan untuk menangani persoalan mendasar kota.
"Ya untuk prioritas pembangunan masih tidak bergeser ke banjir ya, pada kemacetan, ya terus dengan melakukan creative financing," pungkas Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
