Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mempertanyakan efektivitas pengawasan akses situs judi daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menyusul temuan data hampir 200.000 anak di Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut pada Jumat (15/5/2026).
Kritik tersebut muncul setelah adanya laporan mengenai kemudahan akses anak-anak terhadap konten terlarang di ruang digital. Marwan menilai kementerian terkait seharusnya tidak sekadar merilis data tanpa dibarengi tindakan pencegahan yang kuat di sisi hulu.
ÔÇ£Makanya patut kita pertanyakan kenapa bisa anak-anak terpapar? Kok mudah sekali anak-anak itu mengakses situs-situs itu,ÔÇØ kata Marwan, Ketua Komisi VIII DPR RI, dilansir dari Nasional.
Legislator tersebut mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memaparkan langkah teknis dalam membendung akses situs judi di kalangan anak-anak. Menurutnya, Komdigi memiliki kewenangan penuh atas regulasi lalu lintas digital di tanah air.
ÔÇ£Nah kalau begitu Komdigi tolong jangan membuka data saja, tetapi boleh juga membuka sikap atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Komdigi supaya tidak mudah diakses oleh anak-anak,ÔÇØ jelas Marwan.
Politikus PKB ini menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas maraknya akses ini berada pada instansi yang memegang otoritas pengendalian sistem komunikasi. Ia mengingatkan pemerintah agar fokus menyelesaikan persoalan pada sumber masalahnya.
ÔÇ£Kan yang bisa mengunci, membuka, bahkan menutup dia. Ada di dia sendiri,ÔÇØ kata Marwan.
Ia juga menyoroti pembagian beban penanganan dampak judi daring yang saat ini dianggap tidak berimbang antara lembaga teknis dan lembaga sosial. Marwan mempertanyakan langkah strategis Komdigi sebagai pemegang otoritas di bagian hulu.
ÔÇ£Nah sekarang bukan lagi hanya orang miskin, tapi bahkan anak-anak pun sudah terpapar. Saya mau tanya itu langkah yang dilakukan Komdigi apa? Kan hulunya dia. Sementara hilirnya, sampahnya dikasih ke kita,ÔÇØ ucap Marwan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait sebaran praktik tersebut di kalangan generasi muda pada Rabu (13/5/2026). Ia menyebut puluhan ribu anak berusia di bawah sepuluh tahun kini telah menjadi sasaran.
ÔÇ£Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang,ÔÇØ kata Meutya, Menteri Komunikasi dan Digital.
Meutya menggarisbawahi bahwa strategi pemberantasan tidak bisa hanya bergantung pada jalur penindakan hukum semata. Peningkatan literasi di tingkat keluarga dianggap menjadi fondasi utama untuk memutus rantai paparan judi daring.
ÔÇ£Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,ÔÇØ ujarnya.
Meski pemblokiran terus dilakukan, kementerian mengakui tantangan berat dalam menghadapi kemunculan situs-situs baru. Meutya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menindak para pelaku di balik operasional situs tersebut.
ÔÇ£Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,ÔÇØ ujar Meutya.
