Pemerintah diminta memprioritaskan keselamatan personel TNI yang dijadwalkan berangkat menjalankan misi perdamaian ke Lebanon pada Mei 2026. Penekanan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono guna memastikan perlindungan maksimal bagi pasukan di wilayah konflik, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kesiapan dukungan logistik hingga koordinasi intensif dengan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi perhatian utama legislatif. Dave Laksono menilai langkah tersebut sangat krusial mengingat risiko tinggi yang membayangi wilayah penugasan para prajurit.
"Kami menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan prajurit yang bertugas harus menjadi prioritas utama," kata Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Pihak DPR juga mendorong Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI untuk terus melakukan pemantauan ketat terhadap dinamika keamanan. Evaluasi berkala dianggap perlu agar kebijakan tetap sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
"Evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika di lapangan perlu dilakukan agar setiap kebijakan tetap relevan dan prajurit dapat menjalankan tugas dengan aman," jelas Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Legislator tersebut tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah mengirimkan kembali personel militer ke Lebanon. Kehadiran pasukan di bawah naungan bendera PBB dipandang sebagai strategi diplomasi untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional.
"Komisi I DPR RI memandang keputusan Pemerintah untuk melanjutkan pengiriman prajurit TNI ke Lebanon sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia," kata Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Rencana pengiriman ini melibatkan 744 personel yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Satgas Konga) untuk misi UNIFIL. Menteri Luar Negeri Sugiono telah memberikan arahan agar para prajurit menjaga integritas dan profesionalisme selama bertugas.
"Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Sugiono menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat vital di tengah situasi geopolitik yang memanas. Rapat koordinasi yang telah digelar diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat manajemen risiko di area operasi.
"Kemenlu akan terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan misi perdamaian sebagai bagian dari amanat konstitusi dan reputasi negara," ucap Sugiono, Menteri Luar Negeri.
