Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, mengimbau masyarakat kelompok menengah ke atas untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran energi tepat sasaran dan melindungi anggaran negara dari lonjakan konsumsi.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mendukung kebijakan ketahanan energi nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Labib menekankan pentingnya kesadaran kelompok mampu dalam menjaga keseimbangan distribusi energi di dalam negeri.
"Sesuai imbauan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) agar kelompok menengah atas tidak beralih menggunakan BBM subsidi," kata Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Politisi tersebut menyatakan bahwa pengawasan penggunaan BBM sangat krusial untuk mencegah beban tambahan pada anggaran negara. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi dinamika krisis global.
"Kebijakan ini menjadi bantalan penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas biaya logistik dan produksi yang sangat bergantung pada energi," ujar Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan ketahanan energi paling kuat secara global pada tahun 2026. Capaian tingkat ketahanan sebesar 77 persen tersebut dinilai sebagai bukti keberhasilan pengelolaan rantai pasok dan stok energi nasional.
Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi.
"Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Menteri ESDM menegaskan bahwa ketersediaan stok bahan bakar nasional, mulai dari solar hingga elpiji, saat ini berada dalam kondisi aman. Penegasan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden di Istana Negara pada Kamis (16/4/2026) sebagaimana dilansir dari Kompas.
Meskipun harga subsidi tetap, pemerintah memberlakukan mekanisme pasar untuk jenis bahan bakar nonsubsidi. Hal ini menyebabkan adanya fluktuasi harga pada produk energi yang diperuntukkan bagi kalangan industri dan masyarakat mampu.
"Jadi, kalau BBM itu kan kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi, sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tahun 2022, itu mengikuti harga pasar," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil menambahkan bahwa produk seperti Pertamax Turbo dan Dexlite memang mengalami penyesuaian harga. Produk-produk tersebut secara spesifik ditujukan untuk pengguna kendaraan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
