Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk menjamin seluruh layanan jemaah haji berjalan maksimal. Hal ini ditegaskan menjelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji 2026 yang dijadwalkan pada 22 April besok.
Kesiapan teknis mulai dari transportasi, akomodasi, hingga aspek kesehatan menjadi poin utama yang disoroti legislatif. Dilansir dari Nasional, kloter pembuka ini dianggap sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan pada tahun ini.
"Kloter pertama ini akan menjadi tolok ukur kesiapan layanan secara menyeluruh. Karena itu, kami di Komisi VIII DPR RI mendorong agar Kemenhaj memberikan pelayanan optimal dan memastikan tidak ada kendala baik dari sisi transportasi, akomodasi, maupun layanan kesehatan jemaah," ujar Azis, Selasa (21/4/2026).
Kementerian Haji selaku pelaksana utama diharapkan mampu mengorkestrasi seluruh rangkaian kegiatan dengan matang. Azis menekankan agar persiapan administrasi maupun fisik harus sudah mencapai tuntas sepenuhnya sebelum jemaah bertolak ke tanah suci.
"Iya menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarpetugas, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, agar proses keberangkatan hingga kedatangan jemaah berjalan lancar," tutur Azis.
Evaluasi terhadap kendala-kendala pada musim haji sebelumnya juga menjadi catatan serius bagi Komisi VIII. Koordinasi lintas sektor antara petugas di Indonesia dan Arab Saudi diminta lebih diperkuat untuk mencegah terjadinya hambatan teknis yang berulang.
"Saya tidak ingin masalah-masalah di pelaksanaan haji sebelum-sebelumnya terulang di pelaksanaan haji tahun ini," sambung Azis.
Perhatian khusus juga diarahkan pada penanganan jemaah lanjut usia yang populasinya tergolong besar pada musim haji kali ini. Azis meminta adanya prioritas pendampingan medis dan bantuan mobilitas ekstra bagi para lansia selama proses ibadah berlangsung.
ÔÇ£Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Mulai dari proses keberangkatan, selama di tanah suci, hingga kepulangan, semuanya harus mendapatkan perhatian ekstra,ÔÇØ kata Azis.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, DPR berkomitmen memantau jalannya pelaksanaan ibadah haji agar tetap berada pada koridor standar pelayanan yang ditetapkan. Harapannya, kualitas penyelenggaraan tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode lalu.
ÔÇ£Kami ingin memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan tanpa dibebani persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,ÔÇØ imbuh Azis.
