Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi atas persoalan antrean panjang jemaah haji lanjut usia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026). Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi fisik jemaah yang kian menurun akibat waktu tunggu yang terlalu lama.
Dilansir dari Nasional, Maman menilai percepatan antrean bagi kelompok lansia harus menjadi fokus utama dibandingkan memunculkan wacana baru yang belum teruji. Hal ini disampaikan langsung kepada Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam agenda evaluasi kesiapan penyelenggaraan ibadah haji.
"Kita harus jujur melihat realitas. Banyak jemaah lansia yang sudah menunggu lama, bahkan ada yang wafat sebelum sempat berangkat. Ini yang harus menjadi prioritas kebijakan," ujar Maman Imanul Haq, Anggota Komisi VIII DPR.
Legislator tersebut mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa penambahan kuota khusus serta pembenahan sistem verifikasi agar keberangkatan lebih transparan. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan aspek keadilan bagi masyarakat yang telah mengantre puluhan tahun.
"Kebijakan haji bukan sekadar soal teknis keberangkatan, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan ibadah. Negara harus hadir memastikan mereka yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas," ujar Maman Imanul Haq, Anggota Komisi VIII DPR.
Kritik tajam juga diarahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah yang melontarkan ide sistem pemilihan tiket secara cepat atau war tiket. Menurut Maman, pemerintah seharusnya berkonsentrasi penuh pada kesiapan layanan jemaah haji tahun 2026 yang sudah memasuki fase krusial.
"Kita sedang memasuki fase krusial persiapan haji. Semua pihak seharusnya fokus pada kesiapan layanan jemaah, bukan justru memunculkan wacana baru yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujar Maman Imanul Haq, Anggota Komisi VIII DPR.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan klarifikasi mengenai asal-usul munculnya wacana tersebut. Politikus Gerindra ini menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan istilah tersebut di ruang publik.
ÔÇ£Ini yang sempat rame ini, saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,ÔÇØ ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.
Pihak kementerian membuka opsi untuk mengevaluasi kembali kegunaan sistem tersebut dalam waktu dekat. Jika dirasa belum tepat untuk diterapkan saat ini, pemerintah berkomitmen untuk menunda pembahasannya dan kembali fokus pada operasional haji yang sedang berjalan.
"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.
