Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia melakukan investigasi menyeluruh dan langkah diplomatik terkait penangkapan sembilan warga negara Indonesia oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
Aksi pencegatan kapal dan penahanan sejumlah relawan serta jurnalis tersebut memicu perhatian serius mengenai keselamatan penembakan prajurit perdamaian UNIFIL di Lebanon, seperti dilansir dari Nasional pada Kamis (21/5/2026).
Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai para WNI yang ditahan sedang menjalankan tugas penting untuk misi kemanusiaan di Gaza.
"Jurnalis itu sedang melaksanakan tugas mulia untuk misi kemanusiaan, mau kasih bantuan ke Gaza, tapi kemudian dicegat, terus kapalnya dicegat, beberapa orang ditangkap oleh Israel," kata Mahfudz.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa eskalasi geopolitik global saat ini memberikan dampak nyata bagi keselamatan para aktivis dan pasukan perdamaian Indonesia di luar negeri.
"Geopolitik global yang terjadi ini kan pasti punya banyak efeknya. Efek seperti yang ada lima prajurit meninggal di Lebanon itu, yang empat kan kena sasaran tembak," kata Mahfudz.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya tanggung jawab negara untuk mencari tahu penyebab pasti dari insiden penembakan yang menimpa prajurit TNI di Lebanon tersebut secara transparan.
"Nah ini juga kemudian menjadi kewajiban negara ya, bukan hanya kemudian diurus kepulangannya, tetapi juga perlu diselidiki, diinvestigasi. Ini latar belakangnya, latar belakang sebabnya itu apa? Karena senjata nyasar atau memang sengaja ditembak, semua memang harus diinvestigasi secara utuh," ucap Mahfudz.
Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, Mahfudz meminta Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan komunikasi via pihak ketiga guna membebaskan jurnalis dan relawan.
"Saya juga berharap Kementerian Luar Negeri ini melakukan upaya-upaya. Apalagi kita kan Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, berarti itu harus menggunakan pihak ketiga," ungkap Mahfudz.
Merespons situasi tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan meminta bantuan dari negara-negara sahabat yang memiliki akses diplomasi langsung ke Israel, seperti Yordania dan Turki, pada Rabu (20/5/2026).
"Kita juga sudah minta bantuan dari teman-teman kita di Jordan, di Turki, kemudian juga dari sumber-sumber lain ya. Rekan-rekan yang ada di negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel untuk menyampaikan pesan ini," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau kondisi seluruh WNI dan memberikan tekanan kepada Israel karena tindakan penangkapan tersebut dinilai melanggar prinsip kemanusiaan.
