Saat sebagian orang masih terlelap, seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Kiky (29) justru sudah memulai aktivitasnya lebih awal.
Pagi hari menjadi waktu tersibuk bagi Kiky. Ia harus bangun pukul 04.00 WIB untuk bersiap berangkat kerja sekaligus menyiapkan bekal untuk suaminya. Setiap hari Kiky dituntut pandai membagi waktu agar seluruh persiapan dirinya dan suami dapat selesai sebelum jam berangkat kerja. Tak jarang ia kewalahan pada pagi hari karena harus berpacu dengan waktu agar tidak terlambat sampai di kantor. Ia selalu berusaha berangkat lebih awal dari rumahnya di Cibubur menuju kantornya di Cipinang, Jakarta Timur, yang berjarak sekitar 18 kilometer (km).
"Aku biasanya berangkat lebih awal supaya tidak terlalu terjebak macet, karena kalau macet itu sudah pasti ada dibeberapa titik menuju ke kantor. Diusahakan sudah sampai kantor sekitar jam 07.30," kata Kiky, ASN.
Namun, rutinitas serba tergesa itu tidak lagi berlangsung penuh setiap minggu setelah pemerintah menerapkan program work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN maupun pekerja swasta untuk menghemat energi sejak 1 April 2026. Kiky mengaku, ritme paginya saat WFH sebenarnya tidak banyak berubah karena tetap harus bangun tidur pukul 04.00 WIB.
"Bedanya, suasananya lebih tenang dan tidak terburu-buru. Tapi, tetap harus disiplin, karena ada kewajiban absen pagi dan sore lewat aplikasi Pusaka," ujar Kiky, ASN.
Setelah absen, aktivitas kerja tetap berjalan seperti biasa, hanya saja kini dilakukan dari rumah. Karena itu, penggunaan perangkat komunikasi menjadi lebih intens. Kiky menegaskan, pekerjaannya di bidang hubungan masyarakat (humas) menuntut respons cepat tanpa mengenal waktu, sehingga tetap harus profesional meski bekerja dari rumah. Meski begitu, ia menilai bekerja dari rumah membuatnya merasa lebih nyaman dan fleksibel.
"Suasananya juga lebih hangat karena bisa dekat dengan keluarga, apalagi bisa ditemani mamah di rumah," ujar Kiky, ASN.
Antara Hemat Bensin dan Boros Setrum
Selain lebih nyaman, Kiky juga menilai WFH membuat pengeluarannya lebih hemat, terutama untuk transportasi, kopi, dan camilan. Sehari-hari, ia pergi ke kantor dengan sepeda motor atau transportasi umum. Jika menggunakan motor, ia mengeluarkan sekitar Rp 25.000 untuk bensin selama dua hari. Sementara jika menggunakan transportasi umum, yakni LRT Jabodebek, biaya yang dikeluarkan lebih besar karena harus beberapa kali menggunakan ojek. Dari rumahnya ke Stasiun LRT Ciracas, Kiky harus naik ojek seharga Rp 15.000. Setelah itu, ia naik LRT Jabodebek dari Ciracas ke Cawang, dan naik ojek lagi sekitar Rp 15.000 menuju kantor.
"Kalau dihitung, naik motor sekitar Rp 12.500 per hari, sedangkan naik transportasi umum bisa Rp 40.000 hingga Rp 50.000 per hari. Jadi, memang ada selisih yang cukup terasa," jelas Kiky, ASN.
Meski menghemat biaya transportasi, WFH justru menambah pengeluaran lain, terutama listrik. Hal ini terjadi karena penggunaan listrik untuk laptop, Wi-Fi, hingga AC saat bekerja yang biasanya ditanggung kantor kini ditanggung sendiri. Dengan daya listrik 1.200 kWh di rumahnya, Kiky merasakan lonjakan tagihan bulanan.
"Kalau di rumah aku daya listriknya 1.200 kWh. Biasanya sih sebelum WFH tagihan sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan, tapi pas WFH bisa naik jadi sekitar Rp 500.000 per bulan," ungkap Kiky, ASN.
Tantangan Kuota Internet dan Efektivitas Energi
Seorang pekerja swasta, Sabila Malia (27), juga merasakan perubahan pengeluaran saat WFH, terutama pada biaya internet. Mengingat rumahnya tidak menggunakan fasilitas Wi-Fi, ia sangat bergantung pada kuota seluler.
"Untuk paket internet jadi lebih lumayan boros, karena kebetulan rumahku enggak pakai WIFI, jadi pakai paket data dari handpone atau hotspot," kata Ila, Pekerja Swasta.
Biasanya paket data internet 40 gigabyte (GB) seharga Rp 80.000 cukup untuk sebulan, tetapi saat WFH sering habis lebih cepat. Di sisi lain, pengeluaran listriknya tidak banyak berubah karena ia hanya menyalakan laptop saat diperlukan. Meski begitu, ia tetap bersyukur dengan kebijakan WFH karena bisa sekaligus mengurus anak.
"Dikasih WFH juga Alhamdulillah, biar enggak boros bensin sama bisa ngurus bocil," ucap Ila, Pekerja Swasta.
Kritik datang dari Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Noor Effendi. Ia menilai pemerintah seharusnya bisa memprediksi seberapa besar energi yang dapat dihemat ketika program WFH setiap Jumat diterapkan. Sebab, meski biaya transportasi berkurang, pengeluaran rumah tangga justru meningkat.
"Apakah bisa mengurangi secara besar? Saya kira tidak begitu besar. Akhirnya di rumah mereka juga pakai listrik, sama saja," ungkap Tadjudin, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
Oleh karena itu, Tadjudin menilai upaya penghematan energi dalam program WFH setiap Jumat selama satu bulan ini belum dapat dilihat, apakah efektif atau tidak selama pemerintah belum menghitungnya secara pasti.
"Harus dihitung dari tujuan awal, yaitu mengurangi biaya listrik dan biaya perjalanan. Kalau dibilang efisien, ya harus jelas berapa dana yang bisa dihemat dengan mereka bekerja dari rumah hari Jumat. Dan juga harus dihitung biaya listrik di rumah yang naik," tegas Tadjudin, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
Tadjudin menambahkan bahwa penghematan akan lebih nyata jika seluruh pekerja diwajibkan menggunakan transportasi umum saat bekerja dari kantor. Jika efisiensi yang dihasilkan sangat kecil, ia menganggap kebijakan ini sekadar wacana semata.
"Jadi kalau ingin mengukur efisiensi, ya seberapa besar biaya yang bisa dikurangi. Dikatakan efisien kalau bisa mengurangi misalnya 10 persen, itu lumayan. Tapi kalau kecil, ya omon-omon saja," tegas Tadjudin, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
Siasat Finansial dan Pergeseran Struktur Sosial
Perencana Keuangan dari Finante.ic Rista Zwestika menilai, program WFH sebenarnya bisa menjadi momen untuk berhemat, tapi juga dapat menjebak seseorang untuk terus boros jika tidak disiplin.
"Kalau kita lihat, memang ada pergeseran biaya. Dulu keluar untuk transport, makan di luar, kopi, sekarang pindah ke rumah listrik naik, internet, bahkan konsumsi harian juga meningkat," tutur Rista, Perencana Keuangan.
Rista menyarankan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan perangkat elektronik secara sadar. Penggunaan cahaya alami dan pengaturan jam kerja yang efisien menjadi kunci agar tagihan tidak membengkak secara liar.
"Tipsnya sederhana gunakan perangkat seperlunya, manfaatkan cahaya alami, dan kalau memungkinkan atur jam kerja yang efisien," jelas Rista, Perencana Keuangan.
Dari perspektif sosiologi, Rakhmat Hidayat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melihat WFH sebagai cerminan pergeseran pola hidup industrial ke digital. Fenomena ini disebutnya sebagai despatialization of work, di mana pekerjaan tidak lagi terikat pada ruang fisik kantor.
"WFH itu berpotensi menjadi solusi jangka panjang, tetapi sifatnya kontekstual. Secara struktural, ia dapat menekan konsumsi energi dari sektor transportasi. Namun, tanpa perubahan sistemik, misalnya efisiensi rumah tangga, WFH hanya akan menjadi solusi parsial," tutur Rakhmat, Sosiolog UNJ.
Agar program ini tidak sia-sia, Rakhmat menyarankan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses internet serta membuat regulasi kerja fleksibel yang adil. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan transportasi dengan energi nasional.
"Ketiga, membuat regulasi kerja fleksibel yang adil menurut saya itu menjadi penting. Keempat, misalnya memberikan perlindungan bagi pekerja informal perempuan," jelas Rakhmat, Sosiolog UNJ.
