Setiap matahari terbit pada hari Jumat, karyawan swasta bernama Sabila Malia (27) bisa sedikit bernapas lega karena tidak sesibuk hari-hari biasanya ketika harus berangkat kerja ke kantor. Pada hari kerja biasa, Sabila harus bangun sekitar pukul 05.00 WIB untuk salat subuh dan bersiap berangkat kerja. Namun, setiap Jumat saat menjalani work from home (WFH), ia bisa lebih santai. Setelah bangun tidur, ia cukup mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu, ia menyempatkan diri ke dapur untuk menyiapkan sarapan bagi anaknya.
Ketika waktu menunjukkan pukul 08.00 WIB, Sabila tinggal membuka laptop untuk melakukan absensi pagi dan memulai pekerjaannya. Bagi dia bekerja dari rumah lebih fleksibel, karena membuatnya tak harus menempuh perjalanan sekitar 15 kilometer (km) untuk pergi ke kantor. Selain itu, ia tak harus menghadapi kemacetan yang kerap membuat emosinya terkuras pada pagi hari. Dari rumahnya di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan, menuju kantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabila biasanya harus melewati sejumlah titik kemacetan.
"Biasanya kejebak macet itu depan Infinia Park (di Jalan Dr. Sahardjo) dan depan Gedung Pola Matraman. Sampai kantor jam 08.00 WIB, kadang lewat lima menit," tutur Sabila, Karyawan Swasta.
Meski tak perlu repot pergi ke kantor, bekerja dari rumah bukan perkara mudah bagi Sabila yang sudah menjadi seorang ibu. Ia harus benar-benar membagi waktu antara mengurus rumah, mengasuh anak, dan menyelesaikan pekerjaan kantor. Tak jarang fokusnya buyar karena distraksi dari sang buah hati yang masih membutuhkan perhatian.
"Tantangan WFH itu, ya, karena ada anak. Dia kepo kadang itu laptop kok nyala terus iseng mau mencet-mencet. Jadi, kayak kurang enak aja sih lingkungan buat kerja kurang fokus," sambung Sabila, Karyawan Swasta.
Di tengah pekerjaan kantor yang menumpuk, Sabila tetap menyempatkan waktu untuk menidurkan anaknya sesuai jadwal harian. Sebab, ketika anaknya tidur, ia bisa lebih fokus bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas kantor. Meski fokusnya kerap terbagi, Sabila mengaku tetap merasa lebih nyaman dan tenang saat WFH karena bisa bekerja dekat dengan anak. Selain itu, ia juga bersyukur bisa menghemat pengeluaran bensin yang biasanya mencapai sekitar Rp 25.000 untuk dua hari.
"Dikasih WFH juga Alhamdulillah, biar enggak boros bensin sama bisa ngurus bocil," kata Sabila, Karyawan Swasta.
Meski WFH, tagihan listrik di rumahnya tetap stabil karena ia hanya mencolok laptop ketika baterainya benar-benar habis. Pengeluaran yang sedikit bertambah hanyalah biaya paket internet. Pasalnya, Sabila tidak menggunakan WiFi di rumah dan mengandalkan hotspot dari ponselnya. Sebelum ada kebijakan WFH, ia biasa membeli paket internet 40 gigabyte (GB) seharga Rp 80.000 untuk satu bulan. Namun, sejak diterapkannya WFH setiap Jumat, paket internet tersebut sering kali lebih cepat habis sebelum satu bulan. Meski demikian, Sabila tetap merasa pengeluaran selama WFH lebih hemat dibanding harus pergi ke kantor.
"Sebenarnya dengan adanya WFH ini bikin kita enggak terlalu mumet kali, ya, kalau full lima hari di kantor dan bisa spare budget juga kan ongkosnya," kata Sabila, Karyawan Swasta.
Perspektif Sosiologis dan Beban Ganda
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai WFH kerap kali memudarkan batas antara kerja dan kehidupan domestik. Fenomena ini menciptakan tantangan tersendiri bagi kelompok pekerja tertentu, terutama kaum perempuan yang harus berhadapan dengan ekspektasi rumah tangga sekaligus profesionalisme kantor.
"Dampaknya pertama, perempuan sering mengalami beban ganda di mana harus mengurus pekerjaan kantor dan domestik," kata Rakhmat Hidayat, Sosiolog UNJ.
Menurut Rakhmat, perempuan juga menghadapi negosiasi peran dalam rumah tangga yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa WFH tidak sepenuhnya netral secara gender, melainkan dipengaruhi struktur sosial yang ada. Di sisi lain, tingkat efektivitas WFH sangat dipengaruhi kelas sosial masyarakat. Pekerja kelas menengah atas umumnya memiliki akses teknologi memadai, sementara kelas bawah sering kesulitan dengan ruang kerja yang sempit dan koneksi internet terbatas.
"Namun di sisi lain, muncul bentuk kontrol baru melalui teknologi atau digital surveillance, sehingga relasi kerja itu menjadi lebih tersembunyi tetapi tetap kuat," tutur Rakhmat Hidayat, Sosiolog UNJ.
Menyoal Efektivitas Penghematan Energi
Rakhmat menilai, kebijakan WFH setiap Jumat yang dianjurkan pemerintah untuk menghemat energi tak berefek signifikan. Menurut dia, pengurangan jumlah komuter memang dapat menekan konsumsi energi di kota-kota besar. Namun, dampaknya tidak merata karena tidak semua sektor pekerjaan bisa menerapkan kebijakan ini.
"Energi yang sebelumnya terpusat di kantor berpindah ke rumah tangga. Saya melihat bahwa hal ini mencerminkan fenomena energy shifting, bukan pengurangan absolut, terutama jika rumah tangga tidak efisien dalam penggunaan energi," tegas Rakhmat Hidayat, Sosiolog UNJ.
Senada dengan Rakhmat, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tadjudin Noor Effendi, juga menilai penerapan WFH satu hari dalam seminggu tak akan memberikan efek besar terhadap penghematan energi. Ia menekankan bahwa kebutuhan listrik individu di rumah tetap ada selama jam kerja berlangsung.
"Efisiensinya bagaimana? Saya pikir tidak begitu berdampak pada penurunan biaya yang dikeluarkan oleh mereka," kata Tadjudin Noor Effendi, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
Tajdudin menyayangkan keputusan pemerintah yang sekadar membuat kebijakan tanpa menghitung seberapa besar penghematan energi yang didapatkan. Mengingat program ini sudah berjalan sejak 1 April 2026, evaluasi berbasis data menjadi sangat krusial untuk menentukan apakah kebijakan ini layak dilanjutkan atau perlu direvisi total.
"Kalau dibilang efisien, ya harus jelas berapa dana yang bisa dihemat dengan mereka bekerja dari rumah hari Jumat. Dan juga harus dihitung biaya listrik di rumah yang naik," tegas Tadjudin Noor Effendi, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
Sebagai alternatif, Tadjudin mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada optimalisasi transportasi publik. Menurutnya, pengurangan konsumsi bahan bakar akan jauh lebih terasa jika para pekerja, terutama aparatur sipil negara (ASN) dari wilayah penyangga, beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
"Disuruh naik kendaraan umum, itu mungkin bisa lebih terasa penghematannya," tutur Tadjudin Noor Effendi, Pengamat Ketenagakerjaan UGM.
