Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan transformasi sistem perpajakan daerah dengan menghapus pajak kendaraan bermotor untuk digantikan dengan skema jalan berbayar pada Selasa (12/5/2026). Rencana tersebut bertujuan menciptakan sistem pembiayaan infrastruktur yang lebih adil berdasarkan intensitas penggunaan jalan oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan fasilitas jalan yang berkualitas tinggi. Infrastruktur yang direncanakan mencakup jalan yang mulus, sistem drainase modern, pemasangan jaringan CCTV, hingga penyediaan pos pengamanan yang dilengkapi tim medis dan armada pemadam kebakaran di sepanjang jalur provinsi.
Wacana penghapusan beban pajak tahunan ini baru akan direalisasikan setelah seluruh standar pelayanan jalan raya tersebut terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini dilansir dari laporan Detik Oto mengenai rencana strategis pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
"Selanjutnya apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menjelaskan bahwa mekanisme baru ini akan membebankan biaya hanya kepada mereka yang secara nyata menggunakan infrastruktur jalan provinsi. Dengan demikian, warga yang kendaraannya tidak digunakan atau tidak melintas tidak akan dibebani biaya pungutan jalan tersebut.
"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," sambung Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Menurut evaluasi Dedi, penerapan pajak kendaraan bermotor saat ini masih menyisakan persoalan keadilan bagi pemilik kendaraan. Ia menyoroti fakta bahwa warga tetap harus membayar pajak meski kendaraan mereka jarang digunakan untuk melintasi jalan milik provinsi.
"Juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," ungkap Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Skema yang diajukan menyerupai sistem operasional jalan tol, di mana penarikan biaya dilakukan secara langsung saat pemanfaatan jalan terjadi. Namun, ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kualitas jalan provinsi agar setara dengan standar jalan tol sebelum sistem berbayar diterapkan.
"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, and berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," pungkas Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
