Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan peringatan keras kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya yang dinilai lambat menangani persoalan vital masyarakat pada Rabu, 13 Mei 2026. Dilansir dari Purwasuka, Dedi menegaskan kesiapannya untuk turun tangan langsung apabila aparatur daerah tidak menunjukkan progres nyata dalam menyelesaikan masalah publik.
Langkah tegas ini disampaikan dalam agenda pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Subang yang berlangsung di Smarthill Camp. Dedi menyoroti urgensi kecepatan respons pemerintah daerah terhadap dinamika permasalahan yang berkembang di tengah warga.
"Ini saya jelaskan ya, permasalahan di tiap daerah ada saja. Bagaimana kita meresponnya dengan cepat atau biasa saja. Nah, jika di kabupaten pemerintahannya tidak cepat tanggap, saya yang akan terjun langsung," ujar Dedi, Gubernur Jawa Barat.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengaku sering mendapatkan laporan langsung dari masyarakat mengenai beragam gangguan ketertiban dan lingkungan. Persoalan yang dilaporkan meliputi penumpukan sampah yang tidak terurus, praktik premanisme di lapangan, hingga aktivitas galian tambang yang meresahkan.
"Nih ya, sekali, dua kali, masih belum direspon juga, saya yang terjun langsung untuk menghentikan aksi premanisme, galian tambang, pengelolaan sampah dan lainnya," tegas Dedi, Gubernur Jawa Barat.
Dedi menepis anggapan bahwa tindakannya turun ke lapangan merupakan bentuk pelampauan wewenang terhadap pemerintah kabupaten. Menurutnya, tindakan tersebut murni diambil demi menjamin hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut.
"Ya ada yang menyatakan begitu (terjun langsung). Lho, jika tidak mampu? Saya saja yang menyelesaikan permasalahannya," imbuh Dedi, Gubernur Jawa Barat.
Selain menyentuh level kabupaten dan kota, transparansi pengelolaan anggaran pada tingkat desa juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi mengingatkan seluruh perangkat desa agar mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan jabatan.
"Kalau dulu Kades itu suka meriang jika ditelpon oleh jaksa, sekarang langsung Jamintel yang mengawasi desa dengan program Jaga Desa, Jaga Indonesia," pungkas Dedi, Gubernur Jawa Barat.
Sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa saat ini diperketat melalui kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum guna menciptakan tata kelola yang bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan percepatan penyelesaian masalah di daerah melalui sinkronisasi instruksi yang lebih efektif antara provinsi dan kabupaten.
