Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Ambil Alih Penanganan Masalah di Daerah

Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Ambil Alih Penanganan Masalah di Daerah
Foto: Ilustrasi Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Ambil Alih Penanganan Masalah di Daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan peringatan tegas kepada pemerintah kabupaten dan kota yang lamban menangani persoalan krusial di masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan pada pelantikan pengurus ABPEDNAS Kabupaten Subang di Smarthill Camp, Rabu 13 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Purwasuka.

Intervensi langsung akan dilakukan gubernur apabila aparatur di tingkat daerah tidak menunjukkan kemajuan dalam merespons aduan warga. Hal ini dilakukan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak membiarkan persoalan rakyat berlarut-larut tanpa solusi konkret.

"Ini saya jelaskan ya, permasalahan di tiap daerah ada saja. Bagaimana kita meresponnya dengan cepat atau biasa saja. Nah, jika di kabupaten pemerintahannya tidak cepat tanggap, saya yang akan terjun langsung," ujar Dedi, Gubernur Jawa Barat.

Kerap kali laporan masyarakat mengenai tumpukan sampah, aksi premanisme, hingga aktivitas galian tambang masuk langsung kepadanya. Dedi mengungkapkan bahwa instruksi yang diberikan kepada otoritas di tingkat kabupaten sering kali tidak dijalankan dengan respon cepat.

"Nih ya, sekali, dua kali, masih belum direspon juga, saya yang terjun langsung untuk menghentikan aksi premanisme, galian tambang, pengelolaan sampah dan lainnya," tegas Dedi.

Langkah turun ke lapangan yang kerap dilakukan pria yang akrab disapa KDM ini menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan bentuk pelampauan wewenang terhadap pemerintah daerah, melainkan murni untuk kepentingan penyelesaian masalah rakyat.

"Ya ada yang menyatakan begitu (terjun langsung). Lho, jika tidak mampu? Saya saja yang menyelesaikan permasalahannya," imbuh Dedi.

Selain menyasar pemerintah tingkat kabupaten, transparansi pengelolaan anggaran oleh perangkat desa juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi mengingatkan agar dana desa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan menjauhi segala bentuk penyelewengan.

"Kalau dulu Kades itu suka meriang jika ditelpon oleh jaksa, sekarang langsung Jamintel yang mengawasi desa dengan program Jaga Desa, Jaga Indonesia," pungkas Dedi.

Artikel terkait

Rekomendasi