Lembaga pengelola investasi Danantara melakukan aksi korporasi dengan mengambil alih saham Gojek guna meningkatkan porsi pendapatan mitra pengemudi menjadi 92 persen. Langkah strategis ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Senin (4/5/2026).
Kebijakan tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya para pekerja di sektor layanan berbasis aplikasi. Sebagaimana dilansir dari Nasional, skema pembagian pendapatan yang baru ini menggeser proporsi yang sebelumnya hanya berada di kisaran 80 persen bagi pengemudi.
"Aksi korporasi melalui Danantara dalam pengelolaan saham Gojek, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi," jelas Mukhamad Misbakhun, saat di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (4/5/2026).
Misbakhun menekankan bahwa penyesuaian porsi pendapatan ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Ia menilai kenaikan persentase pendapatan tersebut akan menjaga keberlangsungan hidup para mitra di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.
ÔÇ£Porsi pendapatan pengemudi meningkat dari sekitar 80 persen menjadi 92 persen. Ini merupakan langkah strategis yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat,ÔÇØ kata Misbakhu.
Ketua Umum SOKSI tersebut menegaskan komitmen organisasinya dalam memantau jalannya kebijakan ini di lapangan. Fokus utama pengawasan terletak pada kepastian bahwa regulasi tersebut benar-benar diimplementasikan oleh pihak aplikator secara merata.
ÔÇ£Tugas kami adalah mengawal agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan,ÔÇØ ujarnya.
Selain masalah ojek online, Misbakhun juga menanggapi langkah pemerintah yang tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Stabilitas harga energi dianggap menjadi faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
ÔÇ£Kebijakan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat kecil dari gejolak harga energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,ÔÇØ ujarnya.
Sebelumnya, kepastian keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan aplikator ojek online telah dikonfirmasi oleh pimpinan legislatif. Dana investasi negara tersebut kini telah masuk ke dalam ekosistem perusahaan aplikasi melalui mekanisme pembelian sebagian saham.
ÔÇ£Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,ÔÇØ ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Perubahan struktur pembagian pendapatan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ambang batas potongan layanan. Dalam aturan tersebut, aplikator kini hanya diperbolehkan mengambil potongan maksimal sebesar 8 persen dari pendapatan kotor mitra pengemudi.
