Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terancam kesulitan mendapatkan pekerjaan di masa depan akibat dugaan keterlibatan dalam kasus pelecehan seksual secara verbal melalui grup obrolan WhatsApp pada Selasa (14/4/2026).
Praktisi HR dan Konsultan Sumber Daya Manusia (SDM), Audi Lumbantoruan, menjelaskan bahwa keterlibatan dalam kasus hukum dan etika akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan saat menyeleksi kandidat pelamar kerja. Dilansir dari Detik Finance, reputasi para mahasiswa tersebut dipastikan terdampak karena masalah ini telah masuk ke ranah hukum.
Perusahaan atau organisasi saat ini cenderung menghindari risiko dalam merekrut calon karyawan yang memiliki catatan kejahatan atau perilaku buruk di masa lalu. Audi menekankan bahwa membangun kepercayaan dan menjaga reputasi merupakan hal yang krusial bagi setiap pelamar kerja agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja.
"Kasus UI jadi pertimbangan besar buat perusahaan atau organisasi mempertimbangkan kandidat yang terjerat kasus tersebut. Masalah ini kan sudah masuk ranah hukum, reputasi pasti kena dampaknya," kata Audi Lumbantoruan, Praktisi HR dan Konsultan SDM.
Meskipun peluang kerja tidak sepenuhnya tertutup, para pelaku diprediksi membutuhkan waktu dan usaha yang jauh lebih besar untuk meyakinkan pemberi kerja. Perusahaan akan melakukan mitigasi risiko dengan meminimalkan perekrutan individu yang memiliki rekam jejak negatif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI), Ivan Taufiza, menyatakan bahwa besarnya dampak terhadap karier para mahasiswa sangat bergantung pada keputusan akhir dari pihak kampus UI. Jika kasus berakhir dengan putusan hukum atau sanksi berat dari institusi, maka dampaknya terhadap proses rekrutmen akan semakin signifikan.
Ivan juga memaparkan bahwa pengecekan jejak digital merupakan tahapan umum dalam proses seleksi karyawan saat ini, mulai dari tingkat staf hingga direksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan integritas calon pegawai, termasuk pengecekan keterlibatan dalam perkara hukum maupun perilaku anarkis di masa lalu.
