Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik Suryati Deyang menuai beragam reaksi dari para ahli ekonomi. Kebijakan ini dianggap bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah kini didorong untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran pada tata kelola dan sistem manajemen anggaran. Hal ini diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Tata Kelola BGN
Ekonom dari Universitas Brawijaya, Noval Adib, memberikan pandangan kritis terkait pergantian pimpinan di lembaga pengelola gizi tersebut. Menurutnya, kesuksesan program MBG tidak hanya bergantung pada sosok individu yang memimpin lembaga tersebut.
Noval menegaskan bahwa pergantian figur tidak akan membawa perubahan signifikan jika pola manajemen yang digunakan masih dianggap kurang profesional. Ia menyebutkan bahwa sistem pengelolaan yang buruk hanya akan mengulang permasalahan yang sudah ada sebelumnya.
Pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara:
- Menerapkan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) agar anggaran tidak terbuang sia-sia pada pos yang tidak mendesak.
- Mengedepankan efektivitas anggaran (cost effectiveness) guna memastikan setiap dana yang keluar mencapai target yang ditetapkan.
- Melakukan pengawasan ketat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
- Melibatkan pelaku usaha dan petani lokal dalam rantai pasok untuk mendukung penguatan ekonomi di tingkat daerah.
Penerapan poin-poin tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja lembaga dalam menyalurkan bantuan gizi kepada masyarakat. Pengelolaan yang transparan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah ini.
Sorotan Terhadap Alokasi Anggaran yang Kurang Efisien
Noval Adib mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah pengeluaran BGN yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program. Beberapa pos belanja yang menjadi sorotan utama publik dianggap tidak memberikan nilai tambah bagi pemenuhan gizi.
Salah satu poin yang dikritik adalah penggunaan anggaran besar untuk jasa penyelenggara acara atau event organizer yang mencapai angka Rp100 miliar lebih. Selain itu, pengadaan ribuan motor listrik dengan dana melampaui Rp1 triliun juga dipertanyakan urgensinya bagi program gizi.
Daftar beberapa alokasi belanja yang dinilai perlu dievaluasi:
| Jenis Pengeluaran | Estimasi Nilai Anggaran | Catatan Kritik Ekonom |
|---|---|---|
| Jasa Penyelenggara Acara (EO) | Lebih dari Rp100 Miliar | Dinilai terlalu besar dan tidak berdampak langsung pada gizi. |
| Pengadaan Motor Listrik | Lebih dari Rp1 Triliun | Urgensi penggunaan untuk distribusi gizi masih dipertanyakan. |
| Atribut (Kaus kaki, handuk, semir) | Tidak disebutkan detail | Dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pemenuhan gizi. |
| Insentif SPPG | Rp6 Juta per Hari | Berpotensi membebani anggaran jika tanpa evaluasi ketat. |
Data di atas menunjukkan adanya potensi pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan gizi yang lebih mendesak. Noval menyarankan agar manajemen baru segera meninjau kembali daftar belanja tersebut secara objektif.
Harapan Terhadap Kepemimpinan Nanik Suryati Deyang
Noval Adib memperhitungkan bahwa anggaran MBG bisa dihemat hingga Rp100 triliun sampai Rp200 triliun jika dikelola dengan prinsip manajemen yang tepat. Angka penghematan yang sangat besar ini menunjukkan adanya ruang efisiensi yang luas dalam tubuh BGN.
Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan anggaran MBG sebesar Rp70 triliun yang dilakukan pemerintah baru-baru ini. Menurut pantauannya, langkah tersebut diambil lebih karena tekanan kondisi fiskal negara daripada upaya sadar untuk meningkatkan efisiensi internal.
Oleh karena itu, Nanik Suryati Deyang sebagai pimpinan baru diminta melakukan reformasi tata kelola secara total di lingkungan Badan Gizi Nasional. Fokus utama harus diarahkan pada penghentian aktivitas nonproduktif yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa hasil jelas.
Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus dipastikan memberi manfaat maksimal bagi ibu hamil, menyusui, balita, serta siswa sekolah. Noval menegaskan bahwa kinerja manajemen BGN ke depannya wajib diukur dengan indikator keberhasilan yang transparan dan akuntabel.
Latar Belakang Pergantian Pimpinan oleh Presiden
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada tanggal 2 Juni 2026. Posisi strategis tersebut kini diserahkan kepada Nanik Suryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Keputusan mendadak ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Meskipun pergantian sudah dilakukan, pihak pemerintah belum memberikan rincian alasan di balik pencopotan Dadan tersebut.
Badan Gizi Nasional sendiri memegang peran krusial sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu janji politik utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Momentum pergantian ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem distribusi dan pengawasan program di lapangan. Dengan kepemimpinan yang baru, publik berharap tidak ada lagi anggaran yang terbuang untuk hal-hal yang bersifat seremonial belaka.
