Sebuah penelitian dari tim ilmuwan internasional menemukan strategi baru untuk menghapus total penggunaan bahan bakar fosil di seluruh dunia pada tahun 2050. Guna mencapai target tersebut, jumlah produksi listrik global wajib digenjot sekitar 60 hingga 80 persen lebih banyak daripada perkiraan rencana iklim 1.5 derajat C yang biasa digunakan saat ini.
Dikutip dari Lestari, riset ini menunjukkan bahwa penghapusan bahan bakar fosil dapat mengurangi ketergantungan bumi pada teknologi penyedot karbon (CO2) serta teknologi penyimpanan karbon di bawah tanah. Studi ini dipimpin oleh para peneliti dari Kyoto University, Hokkaido University, dan IIASA.
Hasil riset tersebut memberikan salah satu penilaian menyeluruh pertama dari berbagai model tentang kebutuhan penciptaan sistem energi dunia yang bebas dari bahan bakar fosil. Momentum temuan ini muncul saat pembahasan mengenai peralihan bahan bakar fosil dunia sedang berada dalam fase yang sangat krusial.
Sejak pemerintah berbagai negara sepakat pada pertemuan COP28 tahun 2023 untuk beralih dari bahan bakar fosil, fokus diskusi internasional kini berubah. Perdebatan tidak lagi berkisar pada perlu atau tidaknya penghapusan tersebut, melainkan pada cara penerapannya dalam praktik nyata.
"Penghapusan total bahan bakar fosil secara teknis memang bisa dilakukan, tetapi hal itu membutuhkan pemasangan yang jauh lebih cepat untuk listrik terbarukan, sistem hidrogen, dan perubahan cara kita menggunakan energi dibandingkan dengan rencana target iklim 1.5 derajat C yang biasa," jelas penulis utama Shotaro Mori, Asisten Profesor di Sekolah Pascasarjana Teknik, Kyoto University.
Para peneliti membandingkan jalur mitigasi konvensional bertarget 1,5 derajat C dengan skenario penghentian total batu bara, minyak, dan gas alam antara tahun 2050 dan 2100. Jalur nol fosil pada pertengahan abad ini bergantung pada elektrifikasi langsung yang cepat.
Langkah tersebut dikombinasikan dengan penerapan besar-besaran pembawa energi berbasis hidrogen, seperti hidrogen, amonia, dan bahan bakar sintetis. Teknologi ini difokuskan pada sektor industri dan transportasi yang sulit untuk dielektrifikasi.
Penghapusan total bahan bakar fosil memberikan keuntungan yang sangat penting bagi lingkungan. Skenario ini secara mendasar menurunkan sisa-sisa polusi gas karbon (CO2) di atmosfer bumi.
Dampaknya, ketergantungan pada teknologi penangkap dan penyimpanan karbon (CCS) dapat dikurangi. Hal yang sama berlaku untuk teknologi penyedot CO2 lain seperti energi biomasa dengan penangkap karbon (BECCS) dan penyedotan karbon langsung dari udara (DACCS).
Studi ini juga menemukan bahwa akselerasi penghapusan bahan bakar fosil memperbesar peluang mengembalikan suhu bumi ke batas aman 1.5 derajat C. Hal ini tetap berlaku meskipun suhu bumi sempat melewati batas tersebut untuk sementara waktu.
"Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus bahan bakar fosil bukan sekadar mengganti satu jenis bahan bakar dengan bahan bakar lainnya," kata salah satu penulis penelitian, Volker Krey, yang memimpin Kelompok Riset Penilaian Terpadu dan Perubahan Iklim di IIASA.
Volker Krey menambahkan bahwa fenomena ini membutuhkan perombakan besar-besaran pada sistem energi dunia, proses industri, investasi infrastruktur, dan pola perdagangan internasional. Berdasarkan data riset, investasi tahunan rata-rata pada pembangkit listrik non-fosil harus naik 2,5 hingga 3 kali lipat selama periode tahun 2026 hingga 2050.
Aspek Keadilan dan Kerja Sama Internasional
Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini tidak bermaksud menyimpulkan opsi ini sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai target Perjanjian Paris. Sebaliknya, studi memberikan pilihan antara rencana penurunan emisi hemat biaya dengan rencana nol fosil yang lebih ambisius.
Jalan menuju penghapusan total bahan bakar fosil juga harus memikirkan masalah keadilan dan transisi yang adil. Poin ini menjadi sangat krusial bagi negara-negara yang perekonomiannya bergantung pada produksi dan ekspor bahan bakar fosil.
Penelitian ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional, perencanaan peralihan yang kompak, serta kebijakan pendukung bagi wilayah dan pekerja yang terdampak. Para penulis berharap temuan ini akan mendukung diskusi internasional dan penilaian di masa mendatang oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).
