Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 97,47 persen dari total 289 juta jiwa penduduk Indonesia telah melakukan perekaman data KTP-el pada Rabu (6/5/2026). Data tersebut mencakup periode hingga semester II tahun 2025.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan di Depok, Jawa Barat. Sebagaimana dilansir dari Nasional, angka ini menunjukkan mayoritas warga negara telah memiliki identitas kependudukan digital maupun fisik.
"Dari jumlah 289,4 juta per hari ini jumlah penduduk, itu kurang lebih yang sudah rekam ada 97,47 persen," kata Teguh, Rabu.
Merujuk pada persentase tersebut, masih terdapat lebih dari 2 persen penduduk yang belum melakukan perekaman di berbagai wilayah. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus melakukan penyisiran guna memastikan seluruh warga terdata dalam sistem kependudukan nasional.
"Di mana mereka-mereka berada? Biasanya ada di daerah-daerah yang 3T ya, kemudian juga infrastrukturnya sulit," ujar Teguh.
Upaya percepatan akan difokuskan melalui mekanisme layanan jemput bola, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala akses infrastruktur yang menghambat masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
"Makanya kami jemput bola ke 3T, daerah-daerah terluar, kemudian daerah-daerah yang infrastrukturnya," tutur Teguh.
Selain menyasar wilayah terpencil, Ditjen Dukcapil juga memberikan perhatian khusus bagi masyarakat dari kelompok rentan. Program ini mencakup penyandang disabilitas, warga yang sedang mengalami sakit, hingga penduduk dengan gangguan kejiwaan agar tetap mendapatkan hak dokumen kependudukan.
"Bahkan, kemarin pada tanggal 27 April 2024 ini, kami melakukan jemput bola pelayanan adminduk ke seluruh warga binaan yang ada di lapas-lapas dan rumah tahanan se-Indonesia," ucap Teguh.
