Pemerintah Indonesia tengah merancang skema insentif pajak baru untuk memberikan subsidi lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis nikel guna mendorong penggunaan sumber daya lokal. Namun, rencana kebijakan ini memicu respons dari produsen otomotif asal China, BYD, pada Rabu (13 Mei 2026) di Jakarta.
Dilansir dari Suara, produsen mobil listrik tersebut menilai kebijakan yang direncanakan harus tetap mengedepankan asas keadilan bagi para agen pemegang merek. Pasalnya, skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah yang baru ini berpotensi memberikan porsi berbeda berdasarkan jenis teknologi baterai yang digunakan.
Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia Luther Panjaitan menyatakan bahwa pada prinsipnya semua jenis teknologi baterai memiliki kontribusi yang sama terhadap program elektrifikasi nasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang merata terhadap seluruh inovasi teknologi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
ÔÇ£Apapun teknologi baterainya, mau nikel ataupun LFP, saya yakin dua-duanya itu sebenarnya sama-sama mendukung niat baik pemerintah,ÔÇØ ujar Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Luther menjelaskan bahwa tujuan utama dari langkah pemerintah adalah untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi melalui pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
ÔÇ£Tentunya intensi dari pemerintah sebenarnya agar kita bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi, mengurangi subsidi bahan bakar, khususnya di tengah ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang,ÔÇØ lanjut Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Meskipun menyoroti aspek keadilan, pihak BYD menyatakan tetap menghargai konsistensi kebijakan pemerintah selama ini. Luther menyebutkan bahwa kestabilan regulasi sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di tanah air.
ÔÇ£Kami juga sangat bersyukur dengan konsistensi serta stabilitas dari kebijakan yang ada saat ini sehingga bisa terefleksi baik dengan hasil penjualan dan share dari kendaraan elektrifikasi di Indonesia,ÔÇØ pungkas Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap perbedaan besaran insentif tersebut. Skema ini sengaja dirancang untuk memaksimalkan hilirisasi nikel di dalam negeri, di mana mobil listrik dengan baterai berbasis nikel akan menjadi prioritas utama penerima manfaat fiskal.
