Perum Bulog tengah mematangkan rencana pembangunan 100 unit infrastruktur pascapanen di berbagai kabupaten dan kota pada Senin (20/4/2026). Proyek strategis nasional ini bertujuan untuk memperkuat fasilitas penyimpanan serta pengolahan komoditas pangan guna menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 88 lokasi telah dinyatakan siap untuk memulai proses pembangunan fisik. Sebagaimana dilansir dari Money, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Hamdani menyatakan bahwa masih terdapat 12 titik lokasi yang memerlukan penyelesaian status lahan agar target pembangunan di 100 wilayah dapat tercapai sepenuhnya.
"Hari ini kalau kami sudah clear 88 titik. Tinggal 12 titik lagi, 12 kabupaten/kota yang belum clear, kan targetnya 100," ujar Ahmad Rizal Hamdani, Direktur Utama Bulog.
Pembangunan fasilitas ini akan disesuaikan dengan karakteristik produksi komoditas di setiap daerah. Bulog membedakan fasilitas antara wilayah sentra produksi yang membutuhkan pengolahan intensif dengan wilayah kepulauan yang lebih memerlukan fasilitas penyimpanan logistik.
"Setelah diketuk palu, disetujui oleh Kemenko Pangan, dan ini kan kita minta pertek dari Kementan dan juga dari teman-teman PU," katanya.
Penugasan pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung kelancaran proyek tersebut.
"Kalau daerahnya potensi jagungnya tinggi, kita bangunin pabrik pengolahan jagung sama gudangnya. Kalau produksi padinya tinggi, kita tambah dryer, RMU, sampai packaging-nya," jelas Ahmad.
Ahmad menambahkan bahwa fleksibilitas fasilitas sangat penting agar investasi tepat sasaran. Di wilayah dengan potensi padi yang besar, Bulog akan menyediakan mesin pengering hingga mesin pengemasan, sementara di daerah tertentu pembangunan akan difokuskan pada gudang saja.
"Kalau memang daerahnya tidak bisa ditanam, seperti di pulau-pulau di Maluku Utara, itu mungkin hanya gudang saja," ujarnya.
Realisasi fisik proyek saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi dan persetujuan lintas sektor. Bulog terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melengkapi dokumen teknis sebelum konstruksi dimulai.
