Ketua Umum Projo, Budi Arie, memberikan tanggapan terkait perdebatan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi perbincangan masyarakat. Dilansir dari Kompas, Budi Arie menyarankan agar persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum.
Langkah hukum dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan permasalahan ini menjadi jelas dan mencapai titik temu yang tuntas. Penegasan ini muncul di tengah bergulirnya kembali isu legalitas dokumen pendidikan milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Budi Arie mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya secara langsung. Penjelasan ini mencakup kesiapan presiden untuk memperlihatkan ijazah miliknya di hadapan persidangan.
"Jokowi juga disebut ingin menunjukkan ijazahnya di pengadilan," ujar Budi Arie.
Meskipun isu ini terus memicu perdebatan di ruang publik, Budi Arie memandang bahwa persoalan ijazah tersebut pada dasarnya bukan merupakan masalah yang substantif. Ia menilai polemik ini lebih sering digunakan sebagai panggung untuk berdebat daripada mencari substansi masalah.
Pihak-pihak yang melontarkan tuduhan terkait ijazah tersebut diminta untuk memegang tanggung jawab secara hukum. Budi Arie menekankan pentingnya akuntabilitas bagi siapa pun yang melemparkan klaim ke publik.
"Pihak yang menuduh seharusnya bertanggung jawab secara hukum," kata Budi Arie.
Dalam menyikapi tudingan yang ada, pihak Presiden Jokowi dipastikan tidak melontarkan tuduhan balik kepada pihak mana pun. Budi Arie menyebut fokus saat ini adalah pada pembuktian fakta melalui jalur yang sah secara konstitusi.
Saat disinggung mengenai adanya pihak tertentu yang mencari keuntungan dari situasi ini, Budi Arie menyatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran. Identifikasi aktor di balik isu ini dinilai penting untuk memahami motif di balik kegaduhan tersebut.
Upaya untuk mengungkap pihak yang diduga sengaja memperkeruh situasi nasional menjadi agenda yang dianggap krusial. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan mencegah upaya adu domba di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh polemik ijazah tersebut.
