Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) memberikan rekomendasi teknis terkait rencana penanganan banjir rob di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Dilansir dari Megapolitan, pembangunan tanggul di kawasan tersebut disarankan mengadopsi metode fleksibel yang diterapkan di Belanda.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam merancang National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dinilai sebagai upaya yang strategis. Proyek tersebut diproyeksikan mampu memitigasi luapan air laut saat pasang tinggi di pesisir ibu kota.
"Saya kira kalau yang namanya NCICD atau kegiatan yang perencanaannya sudah lama, menurut saya sudah baik juga," ucap Peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN, Yus Budiyono, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (21/5/2026).
Proses konstruksi NCICD menghadapi tantangan geologis berupa amblesnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Fenomena penurunan ini memiliki kecepatan yang bervariasi pada tiap-tiap titik lokasi.
Yus Budiyono mencontohkan wilayah Muara Angke yang mengalami penurunan muka tanah hingga 20 sentimeter (Cm) setiap tahunnya. Kondisi ini berisiko merusak struktur jika pertahanan pesisir dibangun menggunakan material kaku.
Penggunaan beton keras berpotensi membuat infrastruktur tersebut ikut ambles secara keseluruhan. Ketidakseragaman kecepatan penurunan tanah di berbagai titik berisiko memicu keretakan fatal pada dinding tanggul.
Kerusakan fisik berupa retakan akan menurunkan efektivitas infrastruktur dalam membendung air laut. Akibatnya, fungsi proteksi daratan dari banjir rob tidak akan berjalan secara maksimal.
Penerapan Konsep Kompatibel Alam
Guna mengatasi dinamika perbedaan penurunan tanah tersebut, pendekatan berbasis alam atau Building With Nature menjadi opsi yang relevan. Metode ini menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan karakteristik ekosistem sekitar.
"Building with Nature adalah istilah dari Belanda, sedangkan Nature-based Solution adalah istilah dari Uni Eropa yang kemudian digunakan secara internasional oleh lembaga seperti ADB dan World Bank," ungkap Yus.
Konsep ini mengandalkan material fleksibel seperti pasir untuk meredam dampak rob sekaligus mengikuti pergeseran tanah. Konstruksi serupa telah diimplementasikan di kawasan pantai utara Belanda.
"Seperti di pantai utara Belanda, tanggul besarnya dibuat fleksibel. Jadi, jika tanggul tersebut mengalami retakan, pasirnya tetap akan mengisi celah tersebut dan pemerintah hanya perlu menambahkan pasir di atasnya," tutur dia.
Meski demikian, struktur berbasis pasir ini memerlukan ketersediaan ruang atau lahan yang jauh lebih luas. Dimensinya tidak bisa dibuat ramping seperti dinding pembatas beton yang umum terpasang di Pantai Utara Jakarta.
Kendala lain muncul dari sisi regulasi administratif penganggaran di Indonesia yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap metode ini. Kehilangan material pasir akibat larut ke laut berisiko memicu persoalan akuntabilitas hukum.
Optimalisasi Mangrove dan Adaptasi Warga
Kawasan Muara Angke masih memiliki vegetasi mangrove yang berfungsi sebagai penyedia sedimen alami. Hutan bakau ini dapat diintegrasikan sebagai pelapis tanggul fisik untuk memperkuat pertahanan pesisir.
Namun, budidaya mangrove memerlukan pasokan lumpur yang stabil dan ruang terbuka yang memadai. Pengembangan vegetasi ini sulit diterapkan pada area pemukiman padat karena keterbatasan lahan.
"Di daerah padat penduduk, masalah hunian liar (squatting) juga terjadi, sehingga permasalahannya menjadi cukup rumit," ungkap dia.
Di sisi lain, masyarakat setempat telah melakukan langkah adaptasi mandiri dengan membangun hunian model panggung dan apung. Pola arsitektur ini dinilai efektif merespons karakteristik Teluk Jakarta yang relatif tenang saat musim baratan.
Model rumah panggung memberikan ruang bagi warga Muara Angke untuk tetap beraktivitas dan beristirahat saat genangan rob muncul. Pendekatan ini meminimalkan dampak gangguan rob yang sering terjadi secara mendadak pada malam hari.
Rekomendasi Kebijakan dan Status Proyek
BRIN menekankan pentingnya Pemprov Jakarta melakukan pendekatan sosial secara intensif dengan warga lokal dalam setiap tahapan proyek. Komunikasi struktural dan teknis perlu diimbangi dengan diseminasi informasi yang transparan.
"Mungkin dengan begitu warga akan paham bahwa perubahan yang dibuat sekarang bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan," ungkap Yus.
Formulasi keputusan teknis juga disarankan melibatkan dewan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Langkah ini penting untuk menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur pesisir agar cakupan perlindungannya lebih luas.
Sementara itu, Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menyatakan proyek NCICD Muara Angke masih dalam fase perancangan. Pembahasan dilakukan secara lintas sektoral melibatkan berbagai dinas terkait dan kelurahan setempat.
Ketua Subkelompok Pengendalian Rob, Achmad Daeroby, menjelaskan bahwa fokus pengerjaan fisik NCICD tahun ini dialokasikan untuk kawasan Pantai Mutiara, Muara Baru, dan Kali Blencong. Masyarakat diimbau menjaga sistem drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemprov Jakarta telah merampungkan fasilitas pengaman lain di sekitar wilayah pemukiman nelayan tersebut.
"Proyek tanggul mitigasi sudah selesai 100 persen," kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.
Infrastruktur mitigasi di RW 22 Muara Angke tersebut membentang sepanjang 1,1 kilometer dengan lebar berkisar antara lima hingga enam meter. Selain berfungsi menahan rob, struktur permukaan tanggul tersebut juga dimanfaatkan sebagai akses jalan warga.
"Tanggul ini dapat berfungsi efektif dengan ketinggian banjir rob maksimal pada elevasi +2,5 meter di Peil Priok," sambung dia.
