Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat menegaskan penggunaan kekuatan Brimob sebagai upaya terakhir dalam pengamanan aksi massa di Mako Korbrimob Polri, Depok, pada Selasa (21/4/2026). Dilansir dari Nasional, kepolisian akan memprioritaskan pendekatan humanis dan pengerahan fungsi Binmas serta Sabhara sebelum melakukan tindakan represif.
Ramdani menjelaskan bahwa paradigma pengamanan saat ini telah bergeser untuk meminimalisir kekerasan di lapangan. Personel diarahkan untuk menonjolkan aspek pembinaan masyarakat dan pencegahan melalui fungsi kepolisian umum lainnya.
"Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir," kata Ramdani, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Dalam pelaksanaannya, unit Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) kini difokuskan pada upaya preventif terhadap tindakan anarkis. Brimob baru akan melakukan intervensi apabila situasi di lapangan sudah tidak terkendali atau membahayakan nyawa.
"Maka itu kita sampaikan bahwa PHH itu bukan pasukan huru-hara, tetapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya yang kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan," kata Ramdani, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Pihak kepolisian menyatakan tetap menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas jika terjadi perusakan fasilitas publik.
"Kalau unjuk rasasnya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tetapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak. Itu sebenarnya," ujar Ramdani, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Kesiapsiagaan Brimob saat ini juga difokuskan pada pemetaan gangguan keamanan yang dipicu oleh dinamika global dan kondisi ekonomi nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menghadapi potensi konflik akibat kenaikan harga energi.
Proses pemetaan kerawanan wilayah dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai penyedia data utama bagi satuan kewilayahan.
"Tidak semerta-merta kita membuat pemetaan sendiri, tidak. Itu langsung dari BIK. Kita terima dari BIK berupa informasi, baru kita koordinasi dengan satuan fungsi yang ada, Satwil (Satuan Kewilayahan) yang ada, demikian juga dengan instansi terkait," ungkap Ramdani, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Hingga saat ini, kondisi keamanan di berbagai daerah dilaporkan masih kondusif. Eskalasi unjuk rasa yang terjadi disebut masih dalam batas kemampuan penanganan satuan kepolisian di tingkat wilayah masing-masing.
"Alhamdulillah masih tertangani semuanya. Makanya saya bilang, unjuk rasa yang ada sekarang masih bisa diatasi oleh kewilayahan. Yang jelas kita harus siap saja semuanya," kata Ramdani, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
